TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi memberikan tekanan berat terhadap perekonomian di Kalimantan Utara (Kaltara).
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diprediksi menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak buruk dari kebijakan ini.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara (Unikaltar), Aslan, mengungkapkan para pelaku usaha kecil seperti pemilik warung, penyedia jasa angkut, nelayan, hingga pelaku transportasi lokal kini harus menghadapi pembengkakan biaya operasional. Kondisi ini otomatis berimbas pada menurunnya margin keuntungan mereka.
Aslan menjelaskan fenomena ini menggunakan teori ekonomi Multiplier Effect dari John Maynard Keynes.
Menurutnya, lonjakan biaya operasional dapat memangkas kapasitas belanja maupun investasi para pelaku usaha.
Dampak berantainya, penyerapan tenaga kerja berpotensi melambat dan konsumsi rumah tangga bisa ikut tertahan.
"Daerah seperti Tarakan dan Nunukan yang memiliki aktivitas distribusi barang cukup tinggi akan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya bahan bakar," ujar Aslan kepada TribunKaltara.com, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Masyarakat Kaltara Jangan Asal Beralih dari Pertamax ke BBM Subsidi, Pahami Dampak untuk Kendaraan
Menurut Aslan, dampak kenaikan BBM di Kaltara cenderung lebih terasa dibanding wilayah lain karena karakteristik geografisnya.
Sebagian besar kebutuhan pokok di Kaltara masih harus dipasok dari luar daerah, seperti Surabaya, Balikpapan, dan Makassar, dengan jalur distribusi darat dan laut yang panjang.
Ketika biaya transportasi logistik di wilayah perbatasan dan kepulauan ini membengkak, maka harga barang di tingkat konsumen akan ikut terdorong naik.
"Dalam teori ekonomi dikenal sebagai cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat naiknya biaya input utama seperti energi. Ketika biaya transportasi meningkat, produsen maupun distributor biasanya akan menyesuaikan harga jual kepada konsumen," jelas Aslan.
"Kenaikan BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan ongkos angkut barang sehingga harga kebutuhan pokok juga bisa ikut terdorong naik," sebutnya lagi.
Baca juga: Pertamax Naik Jadi Rp 17.000 Per Liter, Sudah Dua Hari Stok BBM di Tanjung Selor Bulungan Kosong
Lebih lanjut, Aslan mengingatkan adanya risiko penurunan daya beli masyarakat jika harga barang terus melambung. Dalam pendekatan Ilmu Ekonomi Makro Keynesian, konsumsi rumah tangga merupakan motor utama pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Jika isi dompet masyarakat habis terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mahal, maka ruang untuk belanja non-primer akan semakin sempit.
"Dampaknya sektor perdagangan bisa melambat dan pertumbuhan ekonomi daerah ikut tertahan karena masyarakat lebih focus memenuhi kebutuhan dasar," terangnya.
Aslan memetakan sektor yang paling rapuh terdampak kenaikan harga BBM non-subsidi di Kaltara meliputi bidang perdagangan, distribusi, perikanan tangkap, transportasi logistik, konstruksi, serta pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, sektor pertambangan dinilai lebih kuat bertahan karena memiliki modal yang besar.
Melihat ancaman tersebut, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata demi melindungi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
"Tugas Pemerintah Daerah adalah bagaimana menjaga stabilitas harga dan distribusi barang agar dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat dapat diminimalkan," tandasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu
