POS-KUPANG.COM, BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung bersama TPAKD terus mendorong program prioritas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa forum tersebut menjadi forum evaluasi capaian program TPAKD sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memperkuat akses keuangan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen. Meski menunjukkan tren positif, Jihan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan percepatan program.
Baca juga: Pinjaman Rp 60 Juta KUR BRI 2026, Cicilan Mulai Rp 1,1 Jutaan, Info Lengkap Cek Tabel Angsuran
Wakil Gubernur menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
"Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Gubernur Jihan dikutip dari laman resmi pemerintah.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM hingga ekonomi kreatif yang akan berkembang lebih optimal apabila didukung akses pembiayaan yang mudah serta tingkat literasi keuangan yang memadai.
Jihan juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal.
"Kita perlu membedah secara mendalam apa penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret," katanya.
Selain itu, Jihan menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang saat ini masih berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah karena indikator ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.
"Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu, seluruh program yang kita jalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Program prioritas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju menjadi program yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk serius mengawal pelaksanaan program yang telah dirancang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
"Kita memiliki instrumen sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya. (*)
