Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Guru Honorer Jabar, Yudi Nurman Fauzi, sepakat dengan rencana Badan Gizi Nasional yang akan menghibahkan sepeda motor listrik operasional ke para guru honorer di daerah.

Menurut Yudi, jumlah guru honorer di sekolah negeri ada ribuan orang di Jabar.

Terpenting, menurutnya, diprioritaskan jelas ke guru honorer yang ada di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Untuk Jabar prioritaskan ke guru-guru yang mendapatkan kesulitan untuk menjangkau ke tempat mengajarnya, seperti di wilayah pesisir selatan Jabar," kata Yudi, Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, Sekjen FKGH Kota Bandung, Ismet, menegaskan jika wacana itu benar maka FKGH menyambut baik rencana pemerintah baik melalui BGN atau lembaga lain untuk mengalihkan bantuan motor operasional yang asalnya akan disalurkan ke SPPG menjadi ke guru honorer.

Baca juga: FKGH Kota Bandung Sambut Positif Rencana Pengalihan Bantuan Motor untuk Guru Honorer

Ismet mengatakan bahwa kebijakan ini dapat menjadi bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan mobilitas guru honorer yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugasnya, khususnya di daerah dengan akses transportasi terbatas.

"Misalnya untuk Jawa Barat prioritas sebaiknya diberikan kepada guru honorer yang bertugas di wilayah pedesaan, pegunungan, perbatasan, atau daerah dengan akses transportasi umum yang masih terbatas, terutama di kawasan selatan Jawa Barat yang secara geografis memiliki tantangan mobilitas lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).

Sementara untuk di Kota Bandung,  karena wilayahnya perkotaan dengan akses transportasi relatif baik, maka prioritas penerima sebaiknya tak didasarkan pada wilayah. Tetapi, pada kondisi guru honorer, seperti jarak tempuh ke sekolah, masa pengabdian, kondisi ekonomi, hingga kebutuhan mobilitas dalam menjalankan tugas.

"Soal berapa kuota motor yang nanti akan dibutuhkan untuk di Bandung jika mengikuti data guru honorer keseluruhan jumlahnya akan mencapai lebih 10 ribu orang guru dengan prioritas penerima yang kami berharap pemerintah dapat mendahulukan guru honorer yang memiliki masa pengabdian panjang, berpenghasilan rendah, belum memiliki sarana transportasi memadai, serta bertugas di wilayah yang membutuhkan mobilitas tinggi," katanya.

Oleh karenanya, Ismet meminta bantuan tersebut dapat benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja serta pelayanan pendidikan. 

Baca juga: Ini Tiga Sosok Bek yang Dianggap Layak Gantikan Federico Barba, Bobotoh Pilih Mana?

FKGH mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, sepanjang mekanisme pendataan dan penyalurannya dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. 

"Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, seperti perlu adanya kriteria penerima yang jelas dan transparan," katanya

Pasalnya, jumlah guru honorer cukup banyak, sementara kemungkinan kuota bantuan terbatas. Maka, mekanisme penentuan penerima harus mempertimbangkan masa pengabdian, kondisi ekonomi, jarak tempuh ke sekolah, dan kebutuhan mobilitas dalam menjalankan tugas.

Hal kedua, perlu dipastikan aspek legalitas dan biaya operasional kendaraan. Katanya, guru honorer tentu akan mempertimbangkan biaya perawatan, sparepart, pajak kendaraan, serta kebutuhan bahan bakar atau pengisian daya listrik, baterai (jika motornya motor listrik) yang nantinya menjadi tanggung jawab pengguna.

Kemudian, yang perlu diperhatikan ialah kesesuaian jenis kendaraan dengan kondisi wilayah. Jika kendaraan yang diberikan berupa motor trail, maka perlu dikaji apakah spesifikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan guru di wilayah perkotaan, seperti Kota Bandung yang mayoritas menggunakan jalan raya perkotaan.

Keempat, diperlukan kejelasan status kepemilikan dan mekanisme penggunaan kendaraan agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari, dan kelima, mayoritas guru honorer adalah wanita yang tentunya akan mengalami kesulitan menggunakan jenis kendaraan trail.

"FKGH berharap sebelum program dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan kebutuhan secara komprehensif sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru honorer di lapangan," katanya.(*)