Mengutip Tribunnews pada (21/6), di antara parpol tersebut termasuk, PKB, Golkar, PAN, NasDem, dan Demokrat.

Perlu diketahui sebelumnya, keputusan PDIP menjadi kekuatan "penyeimbang" di luar kabinet Prabowo menuai kritik dari koalisi pemerintah.

Sejumlah elite partai pendukung pemerintah mendesak pemenang Pileg 2024 tersebut untuk mengambil posisi yang jelas alih-alih berada di area abu-abu.

Rinciannya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mendesak PDIP secara tegas memilih menjadi oposisi alih-alih bersikap "abu-abu".

Terlebih setelah politikus PDIP Andi Widjajanto kedapatan mengikuti aksi demonstrasi mahasiswa.

PKB mengingatkan bahwa partai koalisi saat ini sedang fokus menjaga soliditas.

Khususnya, demi menyukseskan program Presiden Prabowo, sehingga kejelasan posisi politik setiap partai sangat diperlukan.

Kemudian, PAN.

Sayap pemuda PAN (BM PAN) mempertanyakan konsistensi politik PDIP terkait dugaan keterlibatan mereka dalam memobilisasi demonstrasi mahasiswa.

Manuver yang dinilai ambigu ini dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Lantas selain PAN, Partai Golkar turut mengkritik.

Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji mempertanyakan maksud dari praktik fungsi "penyeimbang" PDIP yang berada di luar pemerintahan.

Walaupun begitu, Golkar tetap menghormati posisi tersebut dan menilai publik tidak perlu memaksa PDIP memberi penjelasan lebih lanjut karena maksudnya sudah dapat dibaca.

Kemudian, NasDem.

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa PDIP harus bersikap lebih berani (gentle) untuk mengambil posisi oposisi secara tegas jika memilih berada di luar pemerintahan.

Sahroni mengingatkan PDIP agar tidak bermain aman dengan seolah-olah mendukung pemerintah saat senang, namun justru melibas pemerintah ketika situasi sedang sulit.

Terakhir, Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai posisi PDIP belum tegas.

Serta menuntut kejelasan komunikasi serta implementasi nyata terkait posisi mereka terhadap pemerintah.

Berkaca dari pengalaman sembilan tahun menjadi oposisi yang konsisten, Demokrat menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui posisi politik sebuah partai secara terang benderang.

Lantas sebagai respons, Ketua DPP PDIP menegaskan posisi "penyeimbang" merupakan mandat resmi Rakernas dan bukan sikap abu-abu.

Berbeda dengan oposisi Barat yang cenderung melawan total, peran penyeimbang ini bermakna mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat secara objektif serta mengkritik secara konstruktif jika kinerjanya kurang baik.

Program: Tribun Video Update
Host: Yessy Arisanti Wienata
Editor Video: Hadiyya Qurrata
Uploader: bagus gema praditiya sukirman