TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana pemerintah untuk mengalihkan peruntukan bantuan sepeda motor operasional—yang awalnya dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—menjadi motor hibah bagi para guru honorer disambut baik di Jawa Barat.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memanfaatkan aset negara agar memberikan dampak nyata bagi pejuang pendidikan di garis depan.

Rencana pengalihan motor operasional, termasuk wacana pemanfaatan motor listrik maupun motor hasil sitaan kasus korupsi untuk dihibahkan kepada guru honorer, dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan dan mobilitas mereka yang selama ini serbaterbatas.

Kasus motor listrik yang dimaksud adalah kasus dugaan korupsi pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kasus ini merupakan bagian dari pusaran skandal korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026 yang menjerat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana

Ketua Guru Honorer Jabar, Yudi Nurman Fauzi, menyatakan sepakat dengan rencana hibah sepeda motor operasional.

Hal ini mengingat jumlah guru honorer di sekolah negeri di Jawa Barat mencapai ribuan orang.

Namun, ia menegaskan pentingnya skala prioritas dalam penyaluran.

"Ya sepakat-sepakat saja atas rencana itu. Terpenting, diprioritaskan jelas ke guru honorer yang ada di 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)."

"Untuk Jabar, prioritaskan ke guru-guru yang mendapatkan kesulitan untuk menjangkau tempat mengajarnya, seperti di wilayah pesisir selatan Jabar," ujar Yudi, Minggu (21/6/2026).

Fokus di Desa dan Tantangan Wilayah Perkotaan

Senada dengan Yudi, Sekjen Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Ismet, menegaskan bahwa FKGH menyambut baik rencana mengalihkan bantuan motor operasional tersebut demi mendongkrak mobilitas guru honorer di daerah dengan akses transportasi terbatas.

Untuk wilayah pedesaan, pegunungan, atau kawasan selatan Jawa Barat yang memiliki tantangan geografis tinggi, bantuan ini akan sangat membantu.

Sementara untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bandung yang transportasi umumnya sudah relatif baik, Ismet menyarankan agar seleksi penerima tidak berbasis wilayah, melainkan kondisi ekonomi dan pengabdian guru.

"Soal berapa kuota motor yang nanti akan dibutuhkan, untuk di Bandung saja jika mengikuti data keseluruhan jumlahnya mencapai lebih dari 10 ribu orang guru."

"Kami berharap pemerintah mendahulukan guru honorer yang memiliki masa pengabdian panjang, berpenghasilan rendah, dan belum memiliki kendaraan," jelas Ismet.

FKGH Ingatkan 5 Hal Penting Agar Tidak Jadi Beban Baru

Meski mendukung penuh pemanfaatan motor hibah ini, Ismet meminta pemerintah melakukan pendataan komprehensif dan memperhatikan lima catatan kritis berikut agar bantuan tepat sasaran dan tidak membebani guru honorer di kemudian hari:

• Kriteria yang Transparan: Mengingat jumlah guru honorer melimpah sedangkan kuota motor terbatas, penentuan penerima wajib didasarkan pada masa kerja, jarak tempuh, dan kondisi ekonomi secara adil.
• Biaya Operasional dan Perawatan: Pemerintah harus memikirkan aspek legalitas pajak, ketersediaan sparepart, hingga biaya pengisian daya/baterai (jika motor listrik) agar tidak mencekik kantong guru honorer berpenghasilan rendah.
• Kesesuaian Jenis Kendaraan: Jenis motor harus disesuaikan dengan medan. Jika yang dihibahkan adalah motor jenis trail, spesifikasi tersebut kurang cocok untuk wilayah perkotaan seperti Kota Bandung yang didominasi jalan raya.
• Faktor Gender Pengguna: Mayoritas guru honorer adalah perempuan. Pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa kendaraan berjenis trail akan menyulitkan mobilitas harian guru wanita.
• Kejelasan Status Hukum: Status kepemilikan dan mekanisme penggunaan kendaraan dinas/hibah ini harus klir sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan administratif atau hukum di masa depan.

"FKGH mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada guru honorer, sepanjang mekanisme pendataan dan penyalurannya dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan," tutup Ismet. (*)

Baca juga: FHGTK Kabupaten Tasik Respons Rencana Pemberian Hibah Motor Listrik MBG