TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bergerak cepat mengantisipasi sengkarut pemetaan siswa pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Dalam pertemuan strategis bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, Sabtu (20/6/2026), Dedi menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan nasib anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu agar tidak putus sekolah.
Dalam forum tersebut, BMPS Jabar menyoroti nasib sekolah swasta yang saat ini masih memiliki lebih dari 150 ribu bangku kosong.
Mereka juga menyatakan keberatan atas relaksasi dari pemerintah pusat yang mengizinkan sekolah negeri di daerah tertentu mengisi hingga 40-46 siswa per kelas, karena dinilai bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta.
Merespons keluhan tersebut, Dedi Mulyadi langsung meminta komitmen timbal balik dari lembaga pendidikan swasta untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi murid dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang terjegal masuk sekolah negeri.
Dedi Mulyadi secara terbuka meminta yayasan pengelola sekolah swasta untuk menurunkan ego dan menyepakati besaran anggaran subsidi yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Sebagai solusi konkret, Pemprov Jabar berencana menggelontorkan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per murid pada tahun pertama bagi siswa miskin yang bersekolah di tempat swasta.
"Jangan sampai Gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel (rombongan belajar) di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," ujar Dedi Mulyadi dengan tegas, Sabtu (20/6/2026).
Mantan Bupati Purwakarta ini menekankan bahwa tanpa adanya sinergi dan kerelaan dari sekolah swasta, anak-anak miskin yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan.
Sebagai kepala daerah, Dedi menegaskan hal tersebut haram terjadi di Jawa Barat.
Senada dengan sang Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Purwanto, memastikan bahwa kuota dan daya tampung SMA, SMK, hingga Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Barat sebenarnya sangat mencukupi.
Total daya tampung gabungan negeri dan swasta mencapai 909.183 kursi (negeri 363.067 kursi dan swasta 546.116 kursi).
Angka ini sangat aman untuk menampung total lulusan SMP/MTs tahun ini yang berada di angka 826.996 siswa.
Sesuai instruksi Dedi Mulyadi, Disdik Jabar kini tengah memperketat pendataan berbasis akun digital untuk memetakan minat dan jalur sekolah tujuan seluruh lulusan.
Langkah ini termasuk proses seleksi terpisah untuk program unggulan teranyar, yakni Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul).
“Kita membuat kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta dan menjamin semua anak-anak miskin di Provinsi Jawa Barat akan ditanggung oleh pemerintah, baik yang bersekolah di negeri maupun di swasta,” kata Purwanto.
Melalui ketegasan skema kemitraan ini, Dedi Mulyadi berharap polemik tahunan SPMB di provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini bisa ditekan, sekaligus memastikan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Baca juga: Dedi Mulyadi Garansi Biaya Siswa Tak Lolos SPMB di Jabar, Kunci Kesepakatan 700 Sekolah Swasta
