TRIBUNKALTIM.CO - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa membuat kinerja PT PLN (Persero) menjadi sorotan publik. 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Bahkan Said Didu menduga menduga persoalan yang kini dihadapi PLN bukan sekadar gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di Jawa.

Diduga ada persoalan terkait dengan tata kelola perusahaan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Baca juga: Kapan Pemadaman Listrik Bergilir Berakhir? Ini Penjelasan PLN dan Menteri ESDM

Minggu (21/6/2026) melalui akun X (dulu Twitter) miliknya, @msaid_didu, Said Didu melontarkan kritik keras kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di tengah krisis pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Said Didu menyebut persoalan yang terjadi saat ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak dua tahun lalu oleh kalangan yang memahami sektor ketenagalistrikan.

Ia menuliskan, "Tidak juga. Kami yang paham listrik sudah menduga sejak 2024 bahwa ini akan terjadi tahun 2026 dan masalah ini akan panjang." 

Ia lalu melontarkan dugaan yang lebih serius dengan mempertanyakan posisi dan peran pimpinan PLN dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

"Dugaan saya, Dirut PLN tidak kuat atau bahkan menjadi pelayan oligarki yang berbisnis di PLN sehingga PLN dan rakyat jadi korban. Bapak Presiden @prabowo perlu berikan perhatian khusus kepada PLN," lanjutnya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena menyentuh isu sensitif mengenai tata kelola BUMN strategis yang mengelola pasokan listrik bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

Dirut PLN Minta Maaf atas Pemadaman Bergilir

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir.

Dalam konferensi pers, Darmawan mengakui gangguan tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

"Kami atas nama PT PLN Persero ingin memohon maaf sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan.

Ia menegaskan PLN saat ini bekerja penuh selama 24 jam untuk memulihkan kondisi sistem kelistrikan agar kembali normal.

Dua Pembangkit Besar Keluar dari Sistem

Menurut Darmawan, salah satu penyebab utama terganggunya pasokan listrik adalah masalah teknis yang menimpa dua pembangkit listrik besar milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Kedua pembangkit tersebut mengalami gangguan sehingga terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional.

"Ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," jelasnya.

PLN bersama mitra pengelola pembangkit kini mengerahkan tim teknis untuk mempercepat proses perbaikan agar kedua pembangkit tersebut dapat segera kembali beroperasi.

Pasokan Batu Bara Mulai Mengalir

Selain gangguan pembangkit, PLN juga menghadapi tantangan pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah (medium rank coal) yang menjadi bahan bakar utama sejumlah PLTU di Pulau Jawa.

Namun Darmawan memastikan distribusi batu bara kini mulai berjalan ke berbagai pembangkit besar, baik milik PLN maupun mitra swasta.

Pasokan tersebut telah disalurkan ke sejumlah PLTU strategis seperti Suralaya, Lontar, Labuan, Indramayu, Jawa VII, Jawa IX-X, hingga kompleks pembangkit Paiton di Jawa Timur.

PLN juga mempercepat penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang mendapat penugasan pemerintah serta terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM.

Sorotan terhadap Tata Kelola PLN Menguat

Munculnya kritik dari Said Didu menambah tekanan terhadap PLN yang saat ini tengah berupaya memulihkan sistem kelistrikan nasional.

Di tengah pemadaman yang mengganggu aktivitas rumah tangga, industri, dan layanan publik, perdebatan kini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga merambah pada isu tata kelola, pengelolaan energi primer, hingga hubungan PLN dengan berbagai pihak dalam rantai bisnis ketenagalistrikan.

Hingga saat ini, PLN menegaskan fokus utama perusahaan adalah mempercepat pemulihan sistem dan memastikan pasokan listrik kembali stabil.

Sementara itu, tudingan yang disampaikan Said Didu masih berupa pendapat pribadi yang belum disertai bukti maupun tanggapan resmi dari pihak PLN.

Baca juga: Warga Kecewa Listrik Sering Padam Berjam-jam, YLKI Soroti PLN hingga Minta Prabowo Turun Tangan

(*)