MANGGAR, BABEL NEWS - Ketiadaan fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) resmi membuat warga Desa Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, membuang sampah ke kawasan Dermaga Timur, Dusun Utara, Desa Buku Limau.
Bagi warga setempat, kawasan tersebut merupakan TPA darurat. Lama-kelamaan, volume sampah di kawasan Dermaga Timur pun meningkat.
Sekretaris Desa Buku Limau, Muhammad Agung, membenarkan bahwa penumpukan sampah di kawasan Dermaga Timur terjadi karena keterbatasan fasilitas pengelolaan yang dihadapi oleh pihak pemerintah desa dan warga.
Agung mengatakan, warga Buku Limau memanfaatkan lahan terbuka yang jauh dari permukiman tersebut untuk membuang sampah.
"Kondisinya memang sudah menumpuk di area Dermaga Timur itu, bahkan ada yang melampaui tanggul laut. Kami di desa terus berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk menangani hal ini," kata Agung, Kamis (18/6/2026).
Agung menyebutkan, selain opsi pengadaan kapal pengangkut sampah ke Manggar yang pernah diusulkan, muncul pula wacana pengadaan fasilitas pembakaran sampah.
Menurut Agung, pembakaran sampah secara konvensional bisa menjadi alternatif jalan keluar untuk menekan tumpukan sampah di Desa Buku Limau yang merupakan pulau seluas 54 hektare tersebut.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebelumnya telah menyalurkan bantuan berupa tempat sampah yang terbuat dari drum besi.
Keberadaan drum-drum besi tersebut untuk sementara dimanfaatkan oleh pihak desa dan warga setempat sebagai tempat pemusnahan sampah dengan cara langsung dibakar di tempat.
"Kemarin dari pemda dapat bantuan tempat sampah drum besi. Jadi sementara pakai itu dulu untuk melakukan pembakaran sampah guna mengurangi volume sampah yang ada di pemukiman," ujar Agung.
Meski cukup efektif, Agung tak menampik akan munculnya efek samping berupa polusi udara akibat kepulan asap. Selain itu, tidak semua jenis sampah bisa habis dilalap api.
"Kalau dari pembakaran itu yang pasti menimbulkan polusi asap, meskipun dampak lainnya selama ini belum ada. Cuma masalahnya tidak semua sampah dapat dibakar, sebagian ujung-ujungnya tetap harus dibawa ke TPA (darurat)," tutur Agung.
Terkait permasalahan sampah, Desa Buku Limau sebenarnya pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Iya, ada dulu tahun 2022 kita dapat insinerator pembakar (wadah pembakaran sampah–red), mesin pres, sama motor roda tiga," kata Agung.
Namun, lanjut dia, bantuan-bantuan tersebut kini terpaksa menganggur. Pihak desa belum bisa mengoperasikannya kembali secara optimal karena keterbatasan anggaran operasional tingkat desa.
Anggaran desa yang terbatas membuat Pemerintah Desa Buku Limau kesulitan mencukupi kebutuhan biaya bahan bakar minyak (BBM) alat serta alokasi upah rutin bagi petugas khusus yang mengelola alat pengelolaan sampah tersebut.
"Karena kami ini kan enggak ada petugas khusus, jadi petugasnya itu sekalian kerja juga dia ke laut (nelayan). Tambah lagi tahun ini juga ada efisiensi anggaran kan di desa sehingga sulit untuk mengalokasikan ke sini (alat pengelolaan sampah–red)," tutur Agung.
Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Buku Limau hingga saat ini masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, khususnya pengangkutan sampah ke luar Pulau Buku Limau.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung Timur Adlan Taufik menyatakan, jika memang darurat, pihaknya siap memberikan bantuan berupa skema pengangkutan sampah dari Buku Limau menuju daratan Manggar seperti yang diusulkan.
Opsi yang ditawarkan DLH Kabupaten Belitung Timur adalah penyediaan kontainer penampungan sampah berukuran besar untuk ditempatkan di Pelabuhan Manggar.
Sampah yang tidak habis dimusnahkan di Pulau Buku Limau nantinya bisa dievakuasi menggunakan kapal penyeberangan untuk dimasukkan ke kontainer tersebut sebelum dibuang ke TPA Kabupaten Belitung Timur.
"Kalau memang sampah harus diangkut ke darat, kami di dinas sangat siap. Kami siapkan kontainernya di Pelabuhan Manggar. Kapal pun kita usahakan kalau memang benar darurat," kata Taufik saat ditemui pada Kamis (18/6/2026).
Akan tetapi, Taufik berpendapat hal tersebut tentunya membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat.
"Bisa saja mekanisme pengangkutannya dari pulau menuju ke pelabuhan darat, tapi harus ada kerja sama bareng-bareng antara pemerintah desa dan masyarakat di sana," ujarnya. (z1)
