Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Lampung menjadi momentum penguatan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di daerah.

Baca juga: Ketua DPRD Lampung Minta Oknum yang Mainkan Program MBG Segera Bertobat

Pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026), dan dihadiri unsur pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, secara langsung melantik dan mengukuhkan Ketua DPD I APPMBGI Provinsi Lampung, Gandhi Liyorba Indra, sekaligus mengukuhkan 15 Ketua DPD II APPMBGI kabupaten/kota se-Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kodam II/Sriwijaya, Ketua BGN Provinsi Lampung, serta jajaran Forkopimda.

Usai prosesi pengukuhan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SPPG dan KDMP sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi di daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Menurut Mirza, kualitas generasi muda akan menentukan kemajuan bangsa sehingga pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam pembangunan jangka panjang.

“Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan. Ini menjadi salah satu cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberadaan dapur MBG di desa-desa juga dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga penguatan rantai pasok pangan lokal.

Gubernur Mirza menilai Lampung termasuk daerah yang membutuhkan keberlanjutan program MBG karena masih terdapat sejumlah indikator pembangunan yang perlu ditingkatkan, mulai dari konsumsi protein masyarakat, indeks pembangunan manusia (IPM), hingga angka kemiskinan.

Menurutnya, Lampung merupakan salah satu daerah penghasil protein terbesar di Indonesia melalui komoditas ayam, telur, ikan, dan jagung, namun tingkat konsumsi protein masyarakat masih tergolong rendah.

“Konsumsi protein masyarakat Lampung masih berada di lima terbawah secara nasional. Padahal kita merupakan daerah penghasil protein. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas SDM dan produktivitas masyarakat,” katanya.

Mirza juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra dan pemasok agar menjalankan program secara bertanggung jawab.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan, kebersihan dapur, transparansi pengelolaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jalankan program ini dengan niat yang tulus. Anggap anak-anak penerima manfaat sebagai anak-anak kita sendiri. Jangan semata-mata berorientasi pada keuntungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan pengukuhan kepengurusan hingga tingkat daerah menjadi langkah penting untuk memastikan implementasi program berjalan dengan standar yang seragam di seluruh Indonesia.

Menurutnya, APPMBGI dibentuk sebagai wadah kolaborasi nasional yang bertujuan mendukung standarisasi pelaksanaan MBG dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah.

“Pelantikan DPD I dan DPD II bukan sekadar pembentukan struktur organisasi, tetapi membangun sistem kerja yang profesional agar pelaksanaan dapur makan bergizi dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Abdul Rivai mengungkapkan, saat ini APPMBGI telah terbentuk di 38 provinsi dan sekitar 160 kabupaten/kota di Indonesia.

Selain itu, APPMBGI juga telah membangun MBG Command and Control Center untuk memantau pelaksanaan program secara real time, termasuk aspek keamanan pangan, ketahanan pangan, serta rantai pasok bahan baku.

APPMBGI juga telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog guna mendukung penyediaan bahan pangan bagi dapur MBG di berbagai daerah.

Di sisi lain, Ketua DPD I APPMBGI Lampung Gandhi Liyorba Indra menyatakan kesiapan seluruh jajaran daerah untuk segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kota.

“Kami siap bergerak bersama seluruh DPD II di Lampung untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengelola dapur, serta memastikan program makan bergizi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan pelaksanaan MBG harus terus dibenahi agar berjalan lebih profesional dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa berbagai potensi pelanggaran, termasuk kasus keracunan makanan, tidak boleh terulang.

“Jika masih terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, termasuk kasus keracunan, tentu tidak bisa ditoleransi dan akan ditindak sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Melalui pengukuhan tersebut, APPMBGI Lampung diharapkan menjadi wadah koordinasi dan penguatan ekosistem pengelolaan dapur makan bergizi yang mampu mendukung target pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara lebih luas di Provinsi Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)