Oleh: Aldo Fernandes
Mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang, Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Politik pada dasarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup bersama.
Sejak zaman filsafat klasik, manusia dipandang sebagai makhluk politik (zoon politicon) yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya tatanan bersama.
Politik bukan sekadar persoalan perebutan kekuasaan, melainkan usaha manusia untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertata, dan bermartabat.
Namun, dalam perjalanan demokrasi modern, muncul sebuah persoalan yang fundamen untuk direnungkan; rakyat memiliki hak untuk memilih, tetapi mengapa masih banyak rakyat yang merasa tidak didengar?
Mengapa suara masyarakat sering terasa kuat ketika pemilihan berlangsung, tetapi perlahan kehilangan pengaruh setelah kekuasaan terbentuk?
Baca juga: Opini: Malaka Sedang Menanam Generasi Emas Sepak Bola NTT
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat berhadapan dengan berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan pembangunan, sulitnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta kebijakan publik yang tidak sepenuhnya menyentuh realitas kehidupan masyarakat kecil.
Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang partisipasi bersama justru sering dipahami hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin.
Dalam situasi seperti ini, politik mengalami sebuah luka. Luka tersebut bukan hanya berupa persoalan ekonomi atau sosial, tetapi juga luka batin masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian penting dalam menentukan arah kehidupan bersama.
Rakyat merasa didengar hanya pada saat suara mereka dibutuhkan, tetapi setelah itu kembali menjadi penonton dalam proses politik.
Persoalan inilah yang dapat dibaca melalui pemikiran filsuf politik Italia, Antonio Gramsci, terutama melalui konsep hegemoni yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat.
Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir besar dalam tradisi filsafat politik yang melihat bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekerasan atau aturan formal negara.
Menurut Gramsci, kekuasaan juga dapat berjalan melalui cara berpikir, nilai, budaya, dan pandangan dunia yang secara perlahan diterima oleh masyarakat. Konsep ini disebut sebagai hegemoni.
Bagi Gramsci, kelompok yang berkuasa dapat mempertahankan pengaruhnya bukan hanya karena memiliki kekuatan politik, tetapi karena mampu membuat gagasan mereka dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar oleh masyarakat.
Dengan kata lain, dominasi tidak selalu dilakukan dengan memaksa manusia untuk tunduk, tetapi melalui pembentukan kesadaran.
Dalam kehidupan politik modern, hegemoni dapat terlihat ketika masyarakat mulai menerima berbagai persoalan sebagai sesuatu yang biasa.
Misalnya, ketika janji politik yang tidak terpenuhi terus berulang, masyarakat akhirnya merasa bahwa hal tersebut merupakan bagian normal dari politik.
Ketika suara rakyat hanya digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan.
Namun, Gramsci tidak memandang rakyat sebagai kelompok yang pasif. Ia percaya bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran kritis. Kesadaran inilah yang menjadi dasar perubahan sosial.
Menurut Gramsci, masyarakat membutuhkan intelektual organik, yaitu orang-orang yang mampu membaca realitas sosial dan membantu masyarakat memahami persoalan yang mereka alami.
Intelektual tidak hanya berada di ruang akademik, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk membangun kesadaran dan memperjuangkan perubahan.
Salah satu masalah terbesar dalam demokrasi saat ini adalah munculnya jarak antara dunia politik dan kehidupan nyata masyarakat.
Para pemimpin berbicara tentang pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan, tetapi sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
Jarak ini kemudian menciptakan luka sosial. Masyarakat merasa bahwa politik hanya berbicara tentang kepentingan elite, sementara kebutuhan rakyat kecil sering berada di posisi kedua.
Padahal, hakikat politik seharusnya adalah menghadirkan kebaikan bersama (bonum commune).
Politik tidak boleh hanya menjadi alat untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, atau keuntungan kelompok tertentu.
Politik harus menjadi ruang perjumpaan antara tanggung jawab moral dan kebutuhan manusia.
Dalam perspektif Gramsci, persoalan ini menunjukkan adanya pertarungan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan masyarakat yang berusaha memperjuangkan kepentingannya.
Karena itu, demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif memilih, tetapi juga aktif berpikir dan mengawasi.
Rakyat yang kritis adalah kekuatan penting dalam demokrasi. Tanpa kesadaran kritis, masyarakat mudah menjadi objek dari berbagai kepentingan politik.
Tetapi dengan kesadaran yang kuat, rakyat dapat menjadi subjek yang ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Persoalan politik tidak hanya dapat diselesaikan dengan pergantian pemimpin. Yang lebih penting adalah perubahan cara memahami politik itu sendiri.
Politik harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, yaitu melayani manusia. Kekuasaan bukanlah simbol kemenangan seseorang atas orang lain, melainkan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan.
Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari seberapa lama ia berkuasa, tetapi dari seberapa besar ia mampu menghadirkan kehidupan yang lebih manusiawi.
Karena itu, demokrasi membutuhkan dua hal penting: pemimpin yang memiliki etika dan masyarakat yang memiliki kesadaran kritis.
Pemimpin tanpa moral dapat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat tanpa kesadaran mudah kehilangan peran dalam kehidupan politik.
Pemikiran Gramsci mengingatkan bahwa perubahan tidak hanya datang dari atas melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga dari bawah melalui kesadaran masyarakat.
Melihat persoalan politik dan luka sosial yang terjadi, penulis menawarkan beberapa refleksi.
Pertama, para pemimpin politik harus menyadari bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melayani masyarakat.
Politik harus kembali memiliki wajah kemanusiaan, bukan hanya wajah kepentingan. Kedua, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran politik.
Rakyat tidak boleh hanya menjadi pemilih ketika pemilu berlangsung, tetapi harus menjadi warga negara yang aktif mengawasi, bertanya, dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik.
Ketiga, pendidikan politik harus diperkuat. Demokrasi yang sehat tidak dapat berdiri tanpa masyarakat yang mampu berpikir kritis.
Pendidikan politik harus membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
Keempat, pemerintah dan masyarakat perlu membangun budaya dialog. Politik yang baik bukan politik yang hanya berbicara, tetapi politik yang mampu mendengar.
Politik tanpa kemampuan mendengar akan menciptakan jarak antara kekuasaan dan masyarakat.
Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi tentang bagaimana manusia merasa dihargai dan dilibatkan dalam kehidupan bersama.
Melalui pemikiran Antonio Gramsci, kita memahami bahwa kekuasaan selalu berhubungan dengan kesadaran.
Masyarakat yang sadar akan mampu mempertanyakan ketidakadilan, sementara politik yang bermartabat akan terbuka terhadap kritik.
Pertanyaan terbesar dalam politik bukan hanya siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk manusia.
Sebab politik yang sejati bukanlah politik yang membuat rakyat diam, melainkan politik yang membuat suara rakyat memiliki arti.(*)
