Komisi II DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memastikan ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang dan potensi kekeringan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, mengatakan kesiapan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan respons pemerintah berjalan cepat saat dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Komisi II DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memastikan ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang dan potensi kekeringan. 

Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi kekeringan semakin meluas.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Fraksi PPP, Arief Maoshul Affandy, mengatakan kesiapan anggaran menjadi faktor penting untuk memastikan respons pemerintah berjalan cepat saat dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.

Selain menyiapkan anggaran darurat, DPRD Jabar juga mendorong pemerintah mengaktifkan program diversifikasi pangan dan pasar murah secara berkala.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah ancaman penurunan produksi pertanian akibat musim kemarau.

Menurut Arief, upaya mitigasi tidak hanya berhenti pada penyediaan program, tetapi juga harus diiringi pengawasan yang ketat agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami di Komisi II DPRD Jabar berkomitmen melakukan pengawasan secara berlapis melalui rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah terkait serta peninjauan langsung ke lapangan,” ujar Arief, Selasa (23/6/2026).

Selain persoalan anggaran, DPRD Jabar juga memberi perhatian khusus terhadap sejumlah daerah yang selama ini menjadi sentra produksi pangan nasional maupun daerah.

Wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Karawang, Bekasi, Banjar, dan Ciamis dinilai rentan terdampak apabila musim kemarau berkepanjangan mengganggu produksi pertanian.

Menurut Arief, daerah-daerah tersebut harus menjadi prioritas pengamanan karena memiliki kontribusi besar terhadap pasokan pangan di Jawa Barat dan tingkat nasional.

Sementara itu, potensi krisis air bersih menjadi perhatian di sejumlah wilayah lain seperti Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. DPRD Jabar meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi agar persoalan kekeringan tidak berkembang menjadi masalah sosial maupun ekonomi.

“Kami meminta pemerintah daerah juga menjaga pasokan rantai agar tidak manfaatkan oleh spekulan saat paceklik,” katanya.