TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Riau dan DPRD Riau menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD .

Di tengah munculnya isu yang mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dengan penurunan pendapatan daerah, kedua pihak justru menilai program nasional tersebut membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi anggaran dan potensi peningkatan aktivitas ekonomi.

Pelaksana Tugas atau Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau mendukung penuh program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintah pusat.

Menurutnya, selain membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak, program tersebut juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberikan efisiensi anggaran yang cukup besar bagi daerah.

"Kami mendukung penuh program MBG. Selain bermanfaat untuk anak-anak, program ini juga sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Buktinya, Pemprov Riau bisa menghemat sekitar Rp45 miliar per tahun dari biaya makan dan minum siswa di sekolah-sekolah berasrama," kata SF Hariyanto, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, penghematan tersebut berasal dari biaya konsumsi siswa di sejumlah sekolah berasrama milik Pemerintah Provinsi Riau yang kini telah terintegrasi ke dalam program MBG.

SF Hariyanto juga meluruskan informasi yang berkembang terkait penurunan retribusi kantin sekolah yang dikaitkan dengan program MBG.

"Perlu saya luruskan, saat rapat paripurna itu Pak Abdullah sebagai Ketua Pansus Optimalisasi PAD memang memberikan masukan terkait retribusi. Salah satu yang dibahas adalah retribusi kantin sekolah.

Namun penurunannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan efisiensi yang kita peroleh mencapai Rp45 miliar setiap tahun," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Abdullah, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh langkah Pemprov Riau dalam meningkatkan PAD dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah.

Menurut Abdullah, dirinya memang sempat menyoroti penurunan penerimaan retribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal itu bukan berarti menolak program MBG.

"Saya hanya mendorong agar 28 OPD yang memiliki potensi retribusi bisa lebih maksimal menggali pendapatan daerah. Jadi jangan sampai ada yang salah paham, karena yang saya soroti adalah optimalisasi retribusi, bukan program MBG-nya," ujarnya.

Abdullah juga mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang berencana memberdayakan kantin sekolah dalam pelaksanaan program MBG sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami mendukung semangat Pak Plt Gubernur untuk melibatkan kantin sekolah. Kalau kantin bisa ikut berperan dalam program MBG, tentu ini menjadi solusi yang baik dan akan kami kawal bersama," katanya.

Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa anggapan program MBG menyebabkan penurunan PAD tidak tepat.

Menurutnya, justru terdapat peluang peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor ekonomi yang tumbuh akibat pelaksanaan program tersebut.

"Bahkan ada potensi PAD meningkat dari sektor lain, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, hingga bea balik nama kendaraan. Jadi tidak benar kalau dibilang MBG menyebabkan PAD turun," tegas Abdullah.

Ia juga menekankan bahwa Plt Gubernur Riau tidak pernah menyatakan PAD mengalami penurunan akibat program MBG.

"Yang mengalami penurunan itu hanya retribusi tertentu dan nilainya tidak signifikan. Sementara manfaat ekonomi yang dihasilkan program MBG jauh lebih besar," tambahnya.

Ke depan, DPRD Riau dan Pemprov Riau sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau.

"Kita punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana PAD terus meningkat dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih baik. Karena itu DPRD dan Pemprov akan terus berjalan bersama," kata Abdullah.

( Tribunpekanbaru.com / Syaiful Misgiono )