TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan keterlibatan DKI Jakarta sebagai penopang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan langkah strategis untuk mencegah pemborosan anggaran negara.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan presiden agar tidak ada pembangunan venue olahraga baru yang berpotensi menjadi aset mangkrak setelah ajang olahraga berakhir.
"Ya, tadi Pak Menpora mewakili Presiden sudah menyerahkan SK Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. NTB dan NTT ditunjuk sebagai tuan rumah ditambah Provinsi DKI Jakarta. Kenapa? Karena prinsipnya adalah PON ini tidak membangun venue," kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas olahraga yang sudah tersedia menjadi dasar utama pelaksanaan PON 2028.
Karena itu, cabang olahraga yang membutuhkan sarana khusus dan belum tersedia di NTB maupun NTT akan dipertandingkan di Jakarta.
Baca juga: Ingatkan Soal Anggaran PON XXII 2028, Menpora Erick: Jangan Nanti Ada yang Ngantong-ngantongin
"Oleh sebab itu daripada kita membangun venue menghabiskan anggaran yang tidak sedikit di NTB maupun NTT, maka diusulkanlah Jakarta sebagai penopang dari PON Nusa Tenggara," ujarnya.
Lalu menjelaskan, dirinya telah bertemu langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Tuan Rumah PON untuk membahas berbagai persiapan awal penyelenggaraan.
Komisi X DPR RI, kata dia, mendukung penuh pelaksanaan PON selama kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden dan memiliki kejelasan sumber pendanaan.
"Saya barusan sudah ketemu dengan Pak Menpora sekaligus menyerahkan SK Tuan Rumah PON, kami juga sempat membahas terkait ini dan lebih afdolnya lagi kami akan undang beliau untuk membahas. Ya perlu kita cermati anggarannya dari mana, kalau memang itu direktifnya Presiden ya silakan, kami sangat mendukung sekali," ujarnya.
Terkait teknis pelaksanaan, pembagian cabang olahraga telah mulai dirancang.
Baca juga: PON 2028 Belum Pasti Mainkan 67 Cabang Olahraga, Menpora: Akan Dibahas Bareng KONI
Dari total 67 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan, sebagian akan digelar di Jakarta untuk memanfaatkan venue yang telah tersedia.
"Direncanakan ada 67 cabor ya, ada 31 cabor di NTT, kemudian 26 cabor eh mohon maaf, 31 cabor di NTB, 26 cabor di NTT sisanya di DKI. Seperti cabor-cabor yang venue-nya tidak ada di dua provinsi tersebut," tuturnya.
Selain menekankan efisiensi anggaran, Komisi X DPR RI juga berharap penyelenggaraan PON 2028 dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah di NTB dan NTT.
Pemerintah daerah diminta memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat sektor pariwisata, UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Ya tentu kami mengingatkan kepada NTB dan NTT dalam hal ini Pak Gubernur masing-masing provinsi agar memanfaatkan PON ini untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. UMKM tumbuh, kemudian sektor riil, kemudian ekonomi masyarakat yang ada di dua provinsi tersebut bisa tumbuh," ucapnya.
Lalu kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun stadion maupun venue baru untuk kebutuhan PON 2028. Upaya yang dilakukan hanya sebatas rehabilitasi fasilitas yang telah ada apabila diperlukan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada pembangunan venue baru. Kalau merehab itu mungkin ada ya, itu yang akan dilakukan. Tetapi kalau pembangunan baru seperti pembangunan stadion seperti di Aceh dan Sumut kemarin itu tidak ada," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB dan NTT diketahui telah menyiapkan anggaran awal masing-masing sebesar Rp250 miliar untuk mendukung operasional penyelenggaraan PON 2028.
Sementara itu, Komisi X DPR RI bersama Menpora dan KONI dijadwalkan menggelar koordinasi lanjutan pekan depan guna membahas lokasi pembukaan dan penutupan ajang olahraga nasional tersebut yang direncanakan berlangsung pada September 2028.
