TRIBUNMANADO.CO.ID - Aksi kriminalitas di Sulawesi Utara kian marak dan berada di titik yang mengkhawatirkan.
Fenomena yang paling menyita perhatian publik adalah kemunculan kelompok "peks tikang-tikang," sebuah istilah lokal untuk remaja atau pemuda yang gemar membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan.
Bahkan, aksi nekat tersebut tak jarang dilakukan pada siang hari.
Menanggapi masalah ini, akademisi dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Dr. Preysi Siby, M.Psi., Psikolog, memberikan pandangannya.
Menurut lulusan terbaik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya ini, dari perspektif psikologi, meningkatnya keberanian pelaku dalam melancarkan aksi di siang bolong menunjukkan adanya perubahan persepsi risiko saat berperilaku.
"Biasanya pelaku tidak lagi melihat lingkungan sebagai sesuatu yang mengancam bagi dirinya, melainkan merasa peluang untuk berhasil (melakukan tindak pidana) lebih besar dibanding kemungkinan tertangkap," terang Preysi Siby kepada Tribun Manado melalui WhatsApp, Rabu 24 Juni 2026.
Selain itu, Preysi menilai masyarakat juga perlu mencermati fenomena menurunnya sensitivitas terhadap perilaku menyimpang.
"Yaitu kondisi ketika tindakan yang dahulu dianggap ekstrem mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang lebih biasa atau mungkin dilakukan," ujar dia.
Ia menjelaskan bahwa faktor lain yang memicu hal ini adalah meningkatnya impulsivitas dan rendahnya toleransi terhadap frustrasi.
"Dalam situasi tekanan ekonomi, sosial, maupun tuntutan gaya hidup yang tinggi, sebagian orang menjadi lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan atau keinginan secara cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang," pungkas dia.
Sementara itu, Kondisi yang dinilai mulai tidak kondusif ini memicu reaksi keras dari sejumlah legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado.
Keresahan tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna pembicaraan tingkat I atas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor DPRD Manado, Kelurahan Bengkol, Kecamatan Mapanget, Senin (22/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dewan Mona Cloer, setelah dibuka secara resmi dengan pembacaan surat masuk oleh Sekwan Steven Rende.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian gambaran umum pertanggungjawaban oleh Wali Kota Manado, Andrei Angouw.
Rapat turur dihadiri langsung oleh Wali Kota Andrei Angouw, Ketua DPRD Aaltje Dondokambey, jajaran Forkopimda, serta pejabat SKPD tersebut.
Dalam rapat itu, Anggota DPRD Manado, Sri Nanda Lamadau melemparkan komentar keras.
Dengan pakaian dan kerudung hitam yang dikenakannya, legislator dari Partai NasDem ini tampak bersemangat sekaligus emosional saat melayangkan pertanyaan kepada Wakapolres Manado yang turut hadir dalam ruang sidang.
"Harus berapa korban lagi," tanyanya.
Kondisi Manado akhir-akhir ini mengkhawatirkan akibat rentetan peristiwa berdarah.
Ia menegaskan bahwa situasi ini sangat ironis bagi Manado yang menyandang julukan kota pariwisata dunia, karena ketidakamanan akan langsung berdampak buruk pada sektor pariwisata.
"Harus ada tindakan tegas," katanya.
Ia meminta agar kepolisian segera mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi konkret, sembari menegaskan dukungan penuh dari lembaga legislatif.
"Kami siap membantu," katanya.
Senada dengan Sri Nanda, legislator lainnya, Rachman Kodu, menawarkan solusi dengan meminta agar Pos Komando Keamanan Lingkungan (Poskamling) kembali dihidupkan untuk memperketat pengamanan di tingkat akar rumput.
"Ketua lingkungan bisa pula dilibatkan disana," katanya.
Menanggapi desakan para legislator, Pemerintah Kota Manado langsung bergerak cepat.
Ditemui usai pelantikan pejabat tinggi pratama di ruang Tolu kantor Pemkot Manado pada Selasa (23/6/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Steaven Dandel, menyambut positif seluruh masukan tersebut.
Mengenakan pakaian dinas keki berwarna coklat kekuning-kuningan, Steaven menjelaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan peningkatan patroli bersama di wilayah-wilayah yang dinilai rawan kriminalitas, bahkan dengan melibatkan personel Brimob.
"Kami akan giatkan patroli Ketua lingkungan bersama Polri," katanya.
Langkah preventif dan penindakan hukum juga dipastikan akan berjalan lebih tegas.
"Untuk Polres sudah ada perintah tindak tegas," katanya menambahkan.
Pemkot Manado menegaskan berkomitmen penuh untuk bersinergi dengan aparat kepolisian guna mengembalikan kenyamanan kota.
Saat ini, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fasilitas kedaruratan Call Centre 112 yang terintegrasi langsung dengan kepolisian dan ketua lingkungan jika melihat atau mengalami tindak kriminalitas.
Selain itu, Pemkot Manado juga mengoptimalkan aplikasi Manado Hub yang mendata potensi gangguan keamanan.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Wali Kota Manado Andrei Angouw beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sebanyak 1.000 "peks peks tikang tikang" atau oknum yang kerap membawa senjata tajam dan meresahkan warga di Kota Manado. (ART/RIZ)
