Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan sebanyak tujuh Sekolah Rakyat dapat terbangun mulai tahun ini guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri) Nyanyang Haris Pratamura mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan lahan maupun kelengkapan administrasi pembangunan sekolah tersebut.

"Enam Sekolah Rakyat akan tersebar di enam kabupaten/kota se-Kepri. Satu diantaranya akan dibangun di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, dengan luas lahan sekitar sepuluh hektare," kata Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu.

Sedangkan khusus Kota Batam, kata Wagub, tidak masuk dalam skema pembangunan tersebut, karena memiliki mekanisme yang berbeda.

Ia menyampaikan hingga saat ini survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah dilakukan di lima daerah. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas akan dilaksanakan pada pekan depan.

Dia berharap tiga lokasi prioritas mulai dibangun tahun ini, dengan proses lelang yang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ketiganya, yakni Tanjungpinang, Anambas dan Natuna.

"Kami berharap seluruh persyaratan, mulai dari kesesuaian tata ruang, Amdal, sertifikasi lahan, konektivitas hingga analisis dampak lalu lintas dapat segera diselesaikan, sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai," ujarnya.

Wagub Nyanyang menjelaskan Sekolah Rakyat akan mengusung konsep sekolah berasrama (boarding school) yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan dan pengembangan karakter siswa.

Sekolah ini juga dilengkapi fasilitas olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semi internasional, kolam renang, lapangan bulu tangkis, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Pembangunannya dibiayai penuh APBN, dengan total anggaran mencapai Rp250 miliar per Sekolah Rakyat.

"Kita ingin seluruh kebutuhan belajar dan pengembangan siswa dapat terpenuhi dengan baik melalui Sekolah Rakyat ini," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepri Mahadi Rahman memastikan kesiapan pihaknya untuk mempercepat seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah guna mendukung realisasi program tersebut.

Menurutnya, Dinas Sosial bersama tim terkait terus bergerak menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.

"Jika seluruh persyaratan lahan telah dinyatakan memenuhi syarat, kami akan bergerak cepat menyiapkan tahapan berikutnya agar pembangunan dapat segera direalisasikan," kata Mahadi.