TRIBUNSORONG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengajak seluruh kepala daerah di Tanah Papua untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini tengah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di daerah.
Ajakan itu disampaikan Tito saat menghadiri ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tribun Network di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026).
"Saya mohon dengan hormat kita dukung sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Mendagri Tito.
Menurut Tito, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah karena menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Kemendagri Apresiasi Kinerja Pembangunan Pemda Berprestasi Regional Papua
Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah seharusnya tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata, melainkan harus didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Karena kita harus membuat kebijakan berbasis data. Akan banyak diketahui data-data mengenai perekonomian, potensi wilayah, dan kondisi masyarakat yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan para bupati, wali kota, dan gubernur," kata Tito.
Tito menambahkan, melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah (pemda) dapat memperoleh berbagai informasi penting, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah. Data itu dinilai akan sangat membantu kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan dan program yang dibutuhkan masyarakat.
Kesempatan tersebut, lanjut Tito, perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, jika pendataan serupa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan statistik.
Maka itu, pelaksanaan sensus oleh BPS dinilai dapat membantu daerah memperoleh data yang akurat tanpa harus menanggung beban pendataan secara mandiri.
"Banyak diketahui tentang data-data mengenai keekonomian, potensi wilayah, ekonomi wilayah. Itu akan sangat berguna untuk mengambil kebijakan para bupati, wali kota, dan gubernur," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasinya kepada Kemendagri atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Amalia mengungkapkan bahwa Mendagri Tito telah menandatangani surat edaran bersama yang disebarluaskan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pendataan berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data ekonomi yang akurat tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026 ini, bapak-ibu kepala daerah punya kesempatan emas untuk mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD," ujar Amalia.
Amalia menambahkan, data yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi di daerah.
Amalia berharap, seluruh kepala daerah di Tanah Papua dapat mendukung pelaksanaan sensus, baik melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah maupun dengan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi petugas di lapangan.
Baca juga: Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Papua, Ini Daftar Pemenangnya
Amalia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door untuk menjangkau berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus di Tanah Papua, BPS menerjunkan sebanyak 5.355 petugas yang tersebar di seluruh provinsi. Para petugas tersebut bertugas mengumpulkan data ekonomi yang nantinya menjadi bagian dari basis data nasional.
"Jumlah petugas sensus Tanah Papua ada 5.355. Mereka tersebar di seluruh provinsi di Tanah Papua dan siap untuk mencatat perekonomian wilayah ini," kata Amalia.
Melalui dukungan ribuan petugas tersebut, BPS berharap, proses pendataan dapat berjalan optimal. Amalia juga mengajak masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan agar data yang terkumpul dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.
Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga datang dari para kepala daerah di Tanah Papua. Dalam pertemuan yang dihadiri para gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026), mereka menyatakan kesiapan untuk menyukseskan pendataan yang tengah berlangsung.
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah Kemendagri dan BPS yang sebelumnya telah memperkuat sinergi melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama pada 15 Juni 2026.
Melalui kolaborasi itu, pemerintah ingin pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah Papua yang memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan tersendiri.
Baca juga: CEO Tribun Network Dahlan Dahi di Acara Kemendagri: Kepala Daerah Perlu Diapresiasi jika Berprestasi
