SURYA.co.id, SURABAYA – Politisi Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, resmi menyandang gelar doktor setelah menyelesaikan ujian terbuka Program Doktor Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Melalui disertasinya, Herlina mengangkat tema komitmen afektif kader partai politik dan menawarkan perspektif baru mengenai faktor yang membentuk loyalitas kader dalam organisasi politik.
Momen akademik tersebut turut menjadi ajang silaturahmi berbagai kalangan. Sejumlah pejabat, politisi, dan akademisi tampak hadir memberikan dukungan, di antaranya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur H. Mugianto, S.Pd., M.H., Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, Ketua APSI Surabaya sekaligus Inspektur Kota Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M., Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, M.Si., Psikolog, serta Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Lambung Mangkurat Dr. Neka Erlyani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan atas pencapaian akademik Herlina yang berhasil menuntaskan studi doktoralnya di tengah aktivitas politik dan tugas sebagai legislator.
Capaian akademik tersebut mendapat apresiasi dari Promotor Herlina, Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog. Menurut dia, karya tersebut lahir dari perpaduan pengalaman panjang Herlina di dunia politik dengan proses akademik yang ketat selama menempuh pendidikan doktoral.
Suryanto menilai Herlina memiliki sudut pandang yang unik karena tidak mengamati dunia politik dari luar, melainkan mengalaminya secara langsung sebagai kader partai dan anggota legislatif.
Pengalaman itu membuatnya mampu melihat bahwa kehidupan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, jabatan, atau kepentingan kekuasaan, tetapi juga oleh faktor psikologis yang membentuk keterikatan seseorang terhadap organisasi.
“Bertahan tidak selalu berarti mencintai organisasi. Seseorang dapat bertahan karena merasa tidak memiliki pilihan, karena mempertimbangkan kerugian yang akan diterima, atau karena benar-benar memiliki keterikatan emosional terhadap partainya,” ujar Suryanto, Senin (22/6/2026).
Menurut Suryanto, salah satu kekuatan penelitian itu adalah keberanian Herlina mengurai makna loyalitas politik secara lebih mendalam. Penelitian tersebut tidak berhenti pada pengolahan data statistik, tetapi berusaha menjelaskan alasan seseorang tetap bertahan, berpindah, atau kehilangan keterikatan dengan partai yang selama ini menjadi rumah politiknya.
Salah satu momen penting dalam sidang terbuka terjadi ketika Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Andik Matulessy, meminta Herlina merumuskan kontribusi teoritis utama dari disertasinya bagi perkembangan psikologi politik Indonesia.
Menjawab pertanyaan tersebut, Herlina menegaskan bahwa komitmen emosional kader partai ternyata tidak terutama dibangun melalui hubungan yang bersifat transaksional. Menurut dia, identitas sosial dan kepemimpinan transformasional justru menjadi faktor yang lebih menentukan dalam membangun loyalitas kader.
“Dalam konteks organisasi politik di Indonesia, komitmen afektif kader lebih ditentukan oleh kekuatan identitas sosial dan kepemimpinan transformasional, sementara pertukaran sosial yang bersifat transaksional justru dapat melemahkan keterikatan emosional terhadap partai,” ujarnya saat sidang terbuka.
Herlina menjelaskan, temuan tersebut memperluas Social Exchange Theory yang selama ini berasumsi bahwa hubungan timbal balik akan memperkuat komitmen individu terhadap organisasi. Namun dalam konteks politik Indonesia yang masih diwarnai patronase, ketimpangan distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan, pertukaran sosial tidak selalu menghasilkan loyalitas yang lebih kuat.
“Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam psikologi politik Indonesia, komitmen kader tidak dibangun oleh apa yang diberikan partai, tetapi oleh seberapa kuat kader merasa menjadi bagian dari partai,” katanya.
Dalam sesi yang sama, tim penguji juga menyoroti komposisi responden penelitian yang sekitar 27,9 persen berasal dari Partai Demokrat. Pertanyaan tersebut muncul karena Herlina sendiri merupakan kader Demokrat sekaligus anggota DPRD Surabaya.
Menanggapi hal itu, Herlina mengakui adanya potensi researcher proximity bias atau bias kedekatan peneliti. Dia menjelaskan bahwa jaringan akses yang dimilikinya sebagai kader Demokrat membuat distribusi responden dari partainya menjadi lebih besar dibanding partai lain.
“Saya mengakui dengan jujur bahwa komposisi 27,9 persen kader Demokrat adalah over-representasi yang berakar pada jaringan akses saya sebagai kader partai tersebut. Sebagai kader Demokrat dan anggota DPRD Kota Surabaya, jaringan akses peneliti lebih padat ke sesama kader Demokrat,” ujarnya.
Meski demikian, Herlina menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi validitas penelitian. Dia menjelaskan bahwa riset yang dilakukan tidak bertujuan membandingkan karakteristik antarpartai, melainkan menguji hubungan antara identitas sosial, kepemimpinan transformasional, pertukaran sosial, dan komitmen afektif kader.
“Penelitian ini menguji model relasional, bukan komparasi kelompok. Yang diestimasi adalah hubungan antar konstruk, sehingga relatif tetap kuat meskipun distribusi responden tidak seimbang,” katanya.
“Temuan utama bahwa identitas sosial menjadi prediktor terkuat dan pertukaran sosial berpengaruh negatif berakar pada karakteristik politik Indonesia yang patronase dan figur-sentris. Karakteristik ini melekat pada semua partai, bukan hanya Demokrat,” tambah dia.
Karena itu, Herlina menyimpulkan hasil penelitiannya tetap sah untuk menggambarkan mekanisme pembentukan komitmen afektif anggota DPRD di Jawa Timur secara umum.
“Maka, ini adalah potret sah tentang mekanisme komitmen afektif anggota DPRD Jawa Timur secara agregat, bukan potret Partai Demokrat,” tegasnya.
Usai dinyatakan lulus, Herlina menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah dilaluinya selama menempuh pendidikan doktoral. Dalam pidato penutupnya, dia mengaku sempat mengalami masa sulit, termasuk periode hampir tiga semester tanpa perkembangan berarti sebelum akhirnya kembali melanjutkan proses studi hingga tuntas.
Perjalanan akademik tersebut dijalani di tengah berbagai tanggung jawab sebagai anggota legislatif, kader partai, istri, dan ibu. Namun bagi Herlina, setiap tantangan justru menjadi pengingat bahwa sebuah cita-cita hanya dapat diraih melalui konsistensi dan ketekunan.
“Keberhasilan bukan milik mereka yang paling cepat, tetapi milik mereka yang tidak berhenti berjalan,” ujar Herlina.
Menurut Herlina, gelar doktor yang diraihnya bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya psikologi politik di Indonesia.
“Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada diri saya, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar untuk memberi kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tutup Herlina. (*)
