TRIBUN.SULBAR.COM, MAMUJU – Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, saat aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Barat, Selasa (23/6/2026) kemarin.

Koordinator lapangan Diky, mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut dan meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum, serta instansi terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penanganan massa aksi.

Baca juga: Pemkab Mamuju Tengah Teken MoU dengan Penyiaran TV Perluas Akses Siaran

Baca juga: Farid Ingatkan ASN Rutan kelas II B Mamuju Integritas Sebagai Landasan Utama Tugas dan Fungsi

"Padahal, aksi mahasiswa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi," kata Diky dalam keterangan tertulis yang diterima TribunSulbar.com, Rabu (24/6/2026).

Pihaknya menyesalkan adanya dugaan intimidasi dan tindakan kekerasan yang disebut terjadi setelah aksi berlangsung.

Dicky menegaskan aparat keamanan seharusnya hadir sebagai pelindung hak-hak demokratis warga negara, bukan menjadi pihak yang menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami menilai tindakan represif terhadap massa aksi merupakan kemunduran demokrasi. Aspirasi yang kami bawa adalah aspirasi rakyat, sehingga tidak sepatutnya dijawab dengan pendekatan kekerasan. Negara tidak boleh antikritik, dan aparat tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk membungkam suara mahasiswa dan rakyat," tegasnya.

Cipayung Plus Sulbar menilai ruang demokrasi di Sulawesi Barat harus dijaga bersama. 

Mereka meminta agar setiap dugaan pelanggaran hak-hak sipil masyarakat dapat dievaluasi secara terbuka dan transparan.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus Sulbar menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta Kapolda Sulawesi Barat melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan represif pasca aksi, memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan tindakan di luar prosedur, melibatkan Komnas HAM dan lembaga pengawas eksternal kepolisian dalam pengawasan proses penanganan kasus, serta membuka ruang dialog yang substantif antara pemerintah, DPRD, mahasiswa, dan masyarakat.

Mereka juga menegaskan gerakan mahasiswa tidak akan surut meski menghadapi berbagai bentuk intimidasi maupun tindakan represif.

"Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa setiap kemajuan demokrasi lahir dari keberanian rakyat dan mahasiswa dalam menyuarakan kebenaran," demikian pernyataan Cipayung Plus Sulawesi Barat Bergerak. (*)