SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), secara tegas membantah isu hilangnya ribuan kursi di SMP Negeri yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial (medsos).
Pihak instansi menyatakan bahwa seluruh kuota daya tampung telah direncanakan dan dialokasikan secara transparan.
Isu yang beredar melalui potongan video tersebut, dinilai menyesatkan dan berpotensi memicu keresahan bagi para orang tua wali murid yang sedang mengikuti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Disdikbud Sidoarjo menyayangkan adanya penyebaran informasi tanpa konfirmasi atau cover both side.
Plt Kepala Disdikbud Sidoarjo, Netty Lastiningsih, menyampaikan bahwa tidak ada kursi yang hilang dalam proses penerimaan tahun ini.
Menurutnya, seluruh kuota telah dihitung dan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
"Tidak ada kursi hilang. Kami menegaskan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo telah dihitung, direncanakan dan dialokasikan secara transparan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis PPDB atau SPMB yang berlaku," ujar Netty, Rabu (24/6/2026).
Netty menjelaskan bahwa sistem SPMB di Sidoarjo dilakukan secara daring (online) untuk menjamin akuntabilitas. Pergeseran data di setiap jalur, baik zonasi, prestasi, afirmasi maupun perpindahan tugas orang tua, tercatat otomatis dalam basis data yang dapat dipantau masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo turut memberikan imbauan kepada para pembuat konten (content creator) dan tokoh digital untuk lebih bijak.
Penyebaran isu sensitif tanpa verifikasi di sektor pelayanan publik, dinilai dapat menciptakan keresahan sosial yang tidak perlu.
Disdikbud Sidoarjo menegaskan, bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik selama berbasis data yang valid.
Sebagai langkah proaktif, pihak dinas kini juga tengah fokus menyisir anak-anak yang terindikasi putus sekolah agar dapat dibantu mendapatkan akses pendidikan.
Untuk mendapatkan informasi valid, masyarakat atau wali murid diminta tidak terpancing narasi di media sosial.
Berikut adalah cara untuk memastikan data yang benar:
"Kami meminta agar setiap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang," tutup Netty.
