TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) akan menggelar The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM) 2026 sebagai forum akademik internasional yang secara khusus membahas masa depan Selat Malaka dari berbagai perspektif, mulai dari regulasi maritim global, ekonomi biru, hingga eksistensi masyarakat adat laut dan pesisir.

Konferensi yang dijadwalkan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, pada 21-23 September 2026 itu mengusung tema “Assessing the Future of the Strait of Malacca: IMO Global Regulations, Blue Economy, and the Existence of Marine and Coastal Indigenous Peoples”.

Sekretaris Jenderal PB ISMI, Yanhar Jamaluddin, mengatakan konferensi tersebut menjadi upaya untuk menghadirkan cara pandang yang lebih komprehensif terhadap Selat Malaka yang selama ini lebih banyak diposisikan sebagai jalur pelayaran dan ruang ekonomi semata.

Menurutnya, Selat Malaka tidak hanya memiliki nilai strategis dalam perdagangan internasional, tetapi juga merupakan ruang hidup, ruang budaya, dan ekologi sosial bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan pesisir.

“Selama ini Selat Malaka sering dipandang hanya sebagai jalur perdagangan dunia. Padahal di sana ada masyarakat adat, ada ruang budaya, dan ada ekosistem yang harus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya dalam konferensi pers di Medan, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, konferensi tersebut akan menjadi wadah dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk membahas keterkaitan antara regulasi maritim internasional yang diterbitkan International Maritime Organization (IMO), pengembangan ekonomi biru, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas bahari tradisional.

Yanhar menilai, perkembangan ekonomi maritim global dan meningkatnya aktivitas pelayaran di Selat Malaka perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini hidup bergantung pada kawasan pesisir dan laut.

“Konferensi ini ingin menjembatani antara kebijakan global dengan kepentingan masyarakat di tingkat lokal, khususnya masyarakat adat laut dan pesisir yang menjadi penjaga kawasan ini sejak lama,” katanya.

Sementara itu, Chairman ICSM 2026 yang juga Sekretaris Departemen Seni Budaya PB ISMI, Tengku Ryo Rizqan, mengatakan Selat Malaka memiliki posisi strategis tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi perdagangan dunia.

Karena itu, kata dia, empat provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.

“Keempat provinsi ini bukan hanya wilayah geografis, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekologi, keamanan, diplomasi perbatasan, hingga kelestarian budaya Melayu di kawasan Selat Malaka,” ujarnya.

Konferensi internasional tersebut akan terdiri atas tiga rangkaian utama, yakni call for papers, konferensi ilmiah yang mempertemukan akademisi dan pengambil kebijakan, serta penerbitan prosiding internasional yang dilengkapi ISBN, ISSN, dan nomor DOI.

PB ISMI menargetkan hasil konferensi tidak hanya berupa publikasi akademik, tetapi juga rekomendasi kebijakan atau policy brief yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan regulasi global, pengembangan ekonomi biru, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat maritim.

ICSM 2026 ditargetkan menghadirkan sembilan pemakalah dan 23 peserta nonpemakalah yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti internasional, organisasi lingkungan, tokoh adat maritim, serta pengambil kebijakan di sektor perhubungan dan kelautan.

Dalam konferensi pers tersebut, Yanhar Jamaluddin didampingi Ketua Harian PB ISMI Prof. Ilmi Abdullah, Bendahara Umum PB ISMI Wardayani, serta Chairman ICSM 2026 Tengku Ryo Rizqan.

(cr26/tribun-medan.com)