Tribunlampung.coid, Bandar Lampung – Pakar Ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Suhendar Al Bantani, mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menjual narasi manis mengenai penghematan devisa dalam rencana implementasi program biodiesel B50.

Baca juga: Pengamat: Pembangunan Industri Lampung Bertumpu Hilirisasi Komoditas Pertanian    

Pemerintah dituntut untuk membuka secara transparan seluruh struktur biaya ekonomi serta risiko fiskal yang menyertai kebijakan ambisius tersebut.

Menurut Dosen Ekonomi dan Keuangan UIN RIL ini, ukuran kesuksesan dari program peningkatan porsi biodiesel berbasis minyak sawit tersebut tidak boleh hanya dilihat dari tingginya persentase campuran bahan bakar nabati semata.

Indikator utama yang harus dikejar adalah efisiensi ekonomi riil di masyarakat dan kepastian bahwa manfaat bersihnya jauh lebih besar ketimbang biaya yang harus ditanggung oleh kas negara.

"Pemerintah tidak boleh hanya menjual narasi penghematan devisa tanpa membuka seluruh struktur biaya ekonomi yang menyertainya."

"Ukuran keberhasilan seharusnya adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, dan memberikan manfaat bersih yang lebih besar dibanding biaya yang ditanggung masyarakat dan negara," tandas Suhendar secara kritis kepada Tribun Lampung, Rabu (24/6/2026).

Secara teoritis, Suhendar mengakui bahwa lompatan ke B50 merupakan langkah geopolitik ekonomi yang rasional untuk memangkas ketergantungan kronis Indonesia terhadap impor solar dari luar negeri.

Jika dijalankan secara konsisten, penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) ini otomatis akan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan, menghemat cadangan devisa, sekaligus memperkokoh posisi nilai tukar rupiah terhadap gejolak eksternal.

Namun, di balik potensi penguatan energi tersebut, terdapat efek domino yang wajib dihitung secara cermat oleh tim ekonomi pemerintah. Dari sisi domestik, program B50 dipastikan bakal menyedot pasokan crude palm oil (CPO) secara masif.

Di tengah kapasitas produksi hulu yang relatif stagnan, lonjakan permintaan ini berisiko memicu hukum pasar: melambungkan harga CPO ke tingkat tertinggi.

Kenaikan harga CPO global memang menjadi angin segar bagi para pengusaha kelapa sawit, namun bakal menjadi mimpi buruk bagi sektor hilir dalam negeri.

Suhendar memperingatkan bahwa meroketnya harga bahan baku sawit berpotensi memicu inflasi baru, terutama pada lonjakan harga pangan dan komoditas minyak goreng yang bersentuhan langsung dengan isi dompet masyarakat luas.

"Bagi industri sawit, kondisi ini memberikan kepastian pasar domestik yang lebih besar. Tetapi kenaikan harga CPO juga dapat meningkatkan biaya bagi industri hilir yang menggunakan bahan baku sawit," jelasnya.

Selain ancaman inflasi pangan, beban berat juga berpotensi menular ke sektor anggaran negara (APBN). Selama ini, ekosistem biodiesel di Indonesia masih sangat bergantung pada kucuran dana insentif dan subsidi kompensasi untuk menjembatani selisih harga jual antara biodiesel dan solar fosil.

Jika harga CPO melambung terlalu tinggi atau sebaliknya harga minyak mentah dunia mendadak anjlok, maka kebutuhan dukungan fiskal dari pemerintah dipastikan akan membengkak drastis.

Oleh karena itu, Suhendar mendesak pemerintah untuk menyeimbangkan empat pilar utama sebelum mengetok palu kebijakan ini secara penuh, yakni ketahanan energi, stabilitas harga pangan di pasar, kesiapan infrastruktur logistik, serta keberlanjutan ruang fiskal negara agar program ini tidak melahirkan inefisiensi baru yang membebani rakyat.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)