TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian peristiwa internasional menjadi sorotan dalam 24 jam terakhir.
Kesepakatan Iran dan AS berpotensi membuka akses terhadap miliaran dolar aset Iran yang selama ini dibekukan di berbagai negara, terutama di China dan Irak.
Sementara itu, Dewan Senat Amerika Serikat (AS) bergabung dengan DPR untuk menyetujui resolusi pembatasan wewenang perang Presiden Donald Trump.
Kesepakatan yang ditandatangani Iran dan Amerika Serikat berpotensi membuka akses terhadap miliaran dolar aset Iran yang dibekukan di berbagai negara.
Namun, para pejabat dari kedua pihak masih memberikan klaim yang berbeda mengenai jumlah dana dan syarat pencairannya.
Mengutip Newsweek, aset yang dibekukan adalah dana atau aset keuangan lain yang secara hukum diblokir akses maupun transfernya, biasanya karena sanksi.
Dalam kasus Iran, aset tersebut sebagian besar terdiri dari pendapatan minyak dan cadangan devisa yang disimpan di bank-bank asing.
Iran telah dikenai sanksi dan pembatasan perdagangan oleh AS sejak Revolusi Iran 1979.
Sejumlah sanksi tambahan juga diberlakukan selama bertahun-tahun sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai program nuklir Iran, catatan hak asasi manusia, dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan di Timur Tengah.
Perekonomian Iran telah lama tertekan akibat sanksi, tingginya inflasi, dan depresiasi mata uang.
Konflik terbaru juga menambah tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.
Pelepasan aset-aset yang dibekukan berpotensi memberi Iran tambahan sumber daya keuangan dalam jumlah besar di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Seorang pilot jet tempur Amerika Serikat (AS) yang diselamatkan oleh pasukan khusus setelah ditembak jatuh di atas wilayah Iran pada bulan April 2026 lalu memberikan kesaksiannya.
Militer Iran sebelumnya mengklaim menembak pesawat jet F‑15 milik AS pada Jumat 3 April 2026 saat ketegangan meningkat di Timur Tengah.
Pesawat jet F‑15 membawa seorang perwira sistem persenjataan dan seorang pilot.
Dua personel militer AS di dalam F‑15E Strike Eagle tersebut berhasil melontarkan diri dari pesawat.
Pilotnya diselamatkan pada hari yang sama, tetapi awak kedua dinyatakan hilang.
Sang pilot yang selamat menggambarkan pemandangan yang mengejutkan sebelum melontarkan diri dari pesawatnya.
Dia melihat beberapa drone Iran melayang di udara, bergerak serempak, dalam formasi yang menyerupai ubur-ubur.
Demikian menurut empat sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dilansir CNN, Selasa (23/6/2026).
Keterangan tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dibagikan oleh pilot F-15 kepada para pejabat intelijen selama pengarahan setelah insiden tersebut.
Hal itu segera memicu perdebatan sengit di kalangan komunitas intelijen AS yang hingga kini belum terselesaikan.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) harus diizinkan masuk ke Iran berdasarkan usulan perjanjian perdamaian AS-Iran yang baru saja ditandatangani beberapa hari lalu.
Mengutip India Today, Trump tidak menerima klaim Iran yang menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan terkait mekanisme inspeksi semacam itu.
Berbicara di depan publik pada Selasa (23/6/2026) waktu setempat, Trump menegaskan bahwa Iran mengetahui persyaratan yang sedang dibahas sebagai bagian dari usulan perdamaian yang bertujuan menciptakan stabilitas di kawasan Asia Barat yang dilanda konflik.
“Mereka salah. Mereka tahu mereka salah, dan jika mereka benar, saya akan membatalkan pertemuan itu sekarang juga,” kata Trump, merujuk pada laporan dan pernyataan dari pihak Iran yang mempertanyakan komitmen inspeksi.
Trump menambahkan bahwa inspektur IAEA pada akhirnya akan diizinkan mengakses wilayah tersebut berdasarkan perjanjian.
“Mereka akan berada di lapangan pada waktu yang tepat,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah klaim yang saling bertentangan antara AS dan Iran mengenai masalah pemantauan dan verifikasi nuklir.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Aktivis Zionis, Hillel Neuer, secara terbuka membual di forum Jerusalem News Syndicate (JNS) tentang bagaimana Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese (49) dan suaminya, menjadi sasaran, dikenai sanksi, hingga dibuat menderita karena kritik mereka yang lantang terhadap dugaan genosida Israel di Gaza.
Mengutip TRT World, momen tersebut menjadi viral dan menuai kecaman dari pengguna media sosial.
Dalam klip tersebut, Neuer mengkritik Albanese dan merujuk pada sejumlah pernyataannya di masa lalu, termasuk komentar mengenai lobi Yahudi pada 2014 terkait kebijakan AS serta tuduhan berulang Albanese mengenai genosida, apartheid, dan berbagai pelanggaran lain yang dikaitkan dengan Israel.
Neuer kemudian menyoroti upaya yang disebutnya berhasil dilakukan untuk mendorong sanksi AS terhadap Albanese.
Ia juga menyinggung dampak sanksi tersebut terhadap keuangan dan perjalanan Albanese, serta hilangnya posisi kepemimpinan suaminya di Bank Dunia setelah unggahan lama suaminya kembali mencuat.
Para hadirin bereaksi dengan tepuk tangan.
Para kritikus di media sosial menyebut pernyataan tersebut sebagai sesumbar yang tidak peka (tone-deaf) dan menganggapnya sebagai bukti bahwa lobi Zionis memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah AS.
BACA SELENGKAPNYA >>>
Dewan Senat Amerika Serikat (AS) resmi menyetujui resolusi pembatasan wewenang militer Presiden Donald Trump.
Langkah ini selaras dengan tindakan DPR AS yang sebelumnya telah meloloskan resolusi pembatasan wewenang perang Trump di Iran.
Menurut laporan AP News, resolusi ini dirancang khusus untuk mencegah Gedung Putih secara sepihak menyeret militer AS ke dalam perang terbuka melawan Iran tanpa lampu hijau dari parlemen.
Keputusan ini menjadi momentum langka di Washington.
Langkah yang dikenal sebagai War Powers Resolution atau Resolusi Hak-Hak Perang, sukses melenggang berkat dukungan bipartisan.
Di mana sejumlah politikus dari partai penyokong Trump sendiri berbalik arah menentang kebijakan sang Presiden.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung dramatis pada Selasa (23/6/2026) waktu setempat, resolusi ini lolos dengan keunggulan 55 suara berbanding 45 suara.
Sebanyak delapan senator dari Partai Republik — partai tempat Trump bernaung — memilih membelot dan berkoalisi dengan kubu oposisi dari Partai Demokrat untuk mengesahkan aturan pembatasan ini.
Pemberlakuan resolusi ini mewajibkan Trump untuk menarik mundur atau menghentikan setiap pengerahan Angkatan Bersenjata AS dalam konflik bersenjata melawan Iran.
Satu-satunya pengecualian adalah jika Kongres AS secara resmi mengeluarkan deklarasi perang atau memberikan otorisasi khusus penggunaan kekuatan militer.
Para senator yang mendukung resolusi tersebut menegaskan bahwa langkah ini sama sekali tidak bermaksud menyerang pribadi Trump atau melemahkan posisi AS di mata dunia.
BACA SELENGKAPNYA >>>
(Tribunnews.com)
