TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berlangsung di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sejumlah mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
Dalam aksi yang digelar pada Rabu (24/6/2026), para demonstran menilai MBG tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Mereka bahkan mendesak agar program tersebut dihentikan karena dianggap gagal serta tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi unjuk rasa menyasar sejumlah titik penting di Lombok Timur, mulai dari Kantor DPRD hingga Kejaksaan Negeri Lombok Timur.
Massa secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap pelaksanaan program tersebut.
Suasana demonstrasi sempat memanas ketika peserta aksi melakukan pembakaran ban di sekitar lokasi.
Baca juga: Prabowo Sindir Gaya Koruptor yang Sok Kaya tapi Maling Duit: Mereka Gak Suka Saya karena Saya Ngerti
Selain itu, gerbang kantor dewan juga menjadi sasaran coretan bernada sindiran.
Tulisan provokatif bertuliskan "Kantor SPPG" tampak menghiasi gerbang kantor DPRD sebagai bentuk ekspresi kekecewaan para mahasiswa terhadap program MBG.
Di tengah berlangsungnya aksi penolakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan respons tegas kepada pihak-pihak yang terus melontarkan kritik terhadap program andalannya.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 yang berlangsung di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara terbuka menanggapi berbagai kritik yang diarahkan kepada program Makan Bergizi Gratis.
Sikapnya menunjukkan keyakinan pemerintah untuk tetap menjalankan program yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional tersebut.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Lombok Timur pada Rabu (24/6/2026) berlangsung memanas.
Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Lombok Timur tidak hanya menyuarakan aspirasi melalui orasi dan pembakaran ban, tetapi juga mencoret gerbang kantor dewan dengan tulisan provokatif "Kantor SPPG".
Tulisan tersebut menjadi simbol protes keras mahasiswa terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai gagal dan tidak berpihak pada rakyat.
Di tengah kepulan asap dari ban yang dibakar, massa aksi bergantian berorasi menyampaikan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi hingga sektor pendidikan.
Salah satu orator, Ahyar, dengan lantang menagih janji politik Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan produk lokal.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut jauh dari harapan. Ia juga mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai meleset dari sasaran, termasuk proyek swasembada pangan yang dinilai berdampak negatif bagi warga di sejumlah daerah.
"Program MBG yang diklaim mampu mengatasi stunting dan menciptakan lapangan kerja, kami nilai belum memberikan kontribusi nyata bagi negara," tegas Ahyar saat ditemui pada Rabu (24/6/2026).
Ahyar menambahkan, program tersebut justru berpotensi menggerus keuangan negara di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang telah menekan daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pembatalan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai rawan menjadi celah korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan.
Isu pendidikan turut menjadi sorotan tajam dalam aksi tersebut. Massa menyebut masih banyak bangunan sekolah di kawasan pedesaan yang tidak layak pakai, sementara kesejahteraan guru honorer terus terabaikan.
"Sudah bertahun-tahun guru honorer berjuang, tetapi tak kunjung mendapat perhatian serius. Ini bukti bahwa dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja," ujar orator lainnya.
Di akhir aksi, mahasiswa menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kebijakan yang tidak memihak kepentingan rakyat, termasuk wacana pengembalian dwifungsi TNI-Polri yang dinilai dapat mengancam ruang-ruang sipil.
"Kami tidak butuh retorika. Tuntutan kami jelas, hentikan MBG dan KDMP," pungkasnya.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan aspirasinya di halaman kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut kejelasan hukum terkait dugaan transaksi ilegal dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua PMII Cabang Lombok Timur, Yogi Setiawan, mengungkapkan adanya indikasi jual beli titik di sejumlah lokasi SPPG yang tersebar di wilayah tersebut.
Meskipun demikian, ia belum membeberkan nama-nama pihak yang diduga terlibat lantaran masih memerlukan verifikasi dan penelusuran lebih lanjut.
"Ribuan titik tersebar di Lombok Timur. Kami akan memperdalam kajian dan melakukan investigasi lanjutan agar data yang kami miliki valid dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Yogi saat ditemui pada Rabu (24/6/2026).
Ia juga menekankan pentingnya penanganan serius atas kasus ini, mengingat hal tersebut sudah menjadi sorotan pemerintah pusat.
"Presiden Prabowo telah memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi, termasuk di sektor MBG (Makan Bergizi Gratis). Kejaksaan Agung pun sudah memberi isyarat untuk menindaklanjuti persoalan ini," tambahnya.
Dalam waktu dekat, PMII berencana menyerahkan laporan resmi ke Kejari Lombok Timur sebagai langkah awal proses hukum guna mengungkap pelaku di balik praktik tersebut.
"Kami akan memasukkan laporan resmi ke Kejari secepatnya," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejari Lombok Timur, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati, menyambut baik niat mahasiswa untuk melapor. Ia memastikan pihaknya terbuka terhadap bukti-bukti baru dan siap menindaklanjuti setiap laporan tertulis yang masuk.
"Silakan sampaikan temuan-temuan itu melalui surat resmi kepada kami. Kami akan segera merespons," tutup Fitria di hadapan para demonstran.
Setelah berdialog dengan pihak Kejari, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati, Polres, dan DPRD Lombok Timur. Hingga sore hari, rangkaian demonstrasi masih berjalan dengan tertib.
Selain tuntutan utama terkait kasus SPPG, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah isu lain, di antaranya pencabutan UU TNI dan UU Polri, pemulihan supremasi sipil, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai rawan praktik korupsi.
Mereka juga meminta evaluasi ulang program MBG, perombakan kabinet yang lebih efisien, serta penutupan tambang galian C ilegal yang dianggap merusak lingkungan di wilayah Lombok Timur.
Baca juga: Gaji Guru Sulit Naik, Prabowo Akui Negara Bocor Rp 2.500 T/Tahun, Salahkan Pengusaha: Uang Gak Ada
Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan tanggapan kepada pihak-pihak yang terus mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tanggapan tersebut disampaikannya saat berpidato dalam pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Prabowo menyoroti pandangan sejumlah kalangan yang menilai program pemberian makan gratis tersebut bukanlah sebuah prioritas mendesak.
Ia membantah keras anggapan tersebut.
"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan, ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada, lebih genting dari perut lapar," tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta acara.
Menurut Prabowo, urusan pangan dan rasa lapar adalah permasalahan vital yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya dengan alasan apa pun.
"Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati," imbuhnya.
Lebih lanjut, Eks Danjen Kopassus itu menantang para pengkritik program tersebut untuk turun langsung ke lapangan dan melihat realitas yang dihadapi oleh masyarakat bawah.
"Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini, ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" tantang Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan dan kelaparan saat ini adalah isu nyata di tingkat global. Ia merujuk pada data dan peringatan resmi dari lembaga-lembaga internasional.
"Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu, sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi jadi 500 juta, ya? 700 juta. FAO memberi warning," pungkasnya.
Ada momen menarik saat Presiden RI, Prabowo Subianto, sedang pidato dalam pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Saat itu, Prabowo melihat ada anak-anak yang membawa poster dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Siswa itu terlihat membentangkan poster sembari berteriak saat Prabowo sedang berpidato.
Adapun poster yang dibawa siswa tersebut bertuliskan Indonesia Sehat Bersama MBG, Saya Suka MBG, hingga Lanjutkan MBG.
Dalam pidatonya, Presiden menyentil pihak-pihak yang masih meragukan urgensi program tersebut.
Ia menegaskan agar pihak yang tidak setuju langsung melihat realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Ada juga yang nggak setuju MBG," ujar Presiden Prabowo saat melihat siswa mendukung MBG dilanjutkan.
(TribunTrends/Tribunnews)
