KKP Libatkan Warga Pesisir SBT Awasi Laut, Perangi Bom Ikan dan Illegal Fishing
Ode Alfin Risanto June 25, 2026 01:45 PM

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) yang berlangsung di Sigafua Cafe, Kota Bula, Kamis (25/6/2026).

Kepala Stasiun PSDKP Ambon, Johanis Johniforus Medea menegaskan bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

"Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat pesisir," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui Siswasmas, warga diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan negara maupun nelayan lokal.

"Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat, masyarakat diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran perikanan yang merugikan negara dan masyarakat," jelasnya.

Johanis mengatakan, berbagai praktik ilegal seperti penggunaan bom ikan, penangkapan ikan secara destruktif, penggunaan bahan beracun hingga pencurian ikan atau illegal fishing masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem laut.

Karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai pengawas di lapangan dinilai menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak para pelaku.

"Peningkatan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," katanya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), nelayan serta seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Dengan kerja sama yang baik, berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan dapat dideteksi lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, warga masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut menyambut positif program tersebut.

Mereka menilai, langkah tersebut sangat penting untuk menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, tempat mereka mencari rezeki.(*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.