TribunGayo.com, REDELONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, Provinsi Aceh, menggelar Rapat Monitoring, Koordinasi, dan Konsolidasi Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah pada Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan setelah daerah tersebut dilanda bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang sejak November 2025 hingga awal tahun 2026.

​Saat ini, Kabupaten Bener Meriah masih berada dalam status Transisi Darurat Menuju Pemulihan untuk mengakselerasi seluruh agenda rehabilitasi dan rekonstruksi.

​Rapat penting ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​Secara spesifik, pejabat yang hadir meliputi Sekretaris Daerah (Sekda) Bener Meriah Riswandika Putra, Plt Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Dr Asep Supriatna, Tim Satgas PRR Aceh Dr Drs Imran.

Hakim Pengadilan Negeri Bener Meriah Jantrio Parhusip SH, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Polres, dan Kodim 0119/Bener Meriah.

Baca juga: Kawal Pembangunan Daerah, Pemkab Bener Meriah Matangkan Revisi Tata Ruang Wilayah

​Progres Sektor Perumahan: Huntara dan Huntap

​Dalam pemaparan perkembangan penanganan, pemerintah melaporkan data terkini terkait sektor perumahan dan pemukiman:

• ​Pendataan Rumah: Telah dilakukan pendataan terhadap 1.411 unit rumah terdampak berdasarkan data by name by address.
• Hunian Sementara (Huntara): Pembangunan Huntara dipastikan telah rampung 100 persen untuk mengakomodasi total kapasitas 914 Kepala Keluarga (KK) di berbagai lokasi di Kabupaten Bener Meriah.
• Hunian Tetap (Huntap) Tahap I Direncanakan sebanyak 807 unit dan saat ini masih berada pada tahap survei lokasi. Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan Huntap terpusat.
• Hunian Tetap (Huntap) Tahap II: Telah dilakukan uji publik terhadap 810 data calon penerima bantuan, dengan hasil 520 unit dinyatakan memenuhi syarat.

​Realisasi Bantuan Finansial dan Sektor Sosial

​Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Sosial juga telah merampungkan penyaluran sejumlah bantuan stimulan dan jaminan sosial dengan progres mencapai 100 persen, meliputi:

• ​Bantuan Stimulan Huntara: Sebesar Rp2,742 miliar telah disalurkan kepada 914 KK.
• Bantuan Stimulan Ekonomi: Sebesar Rp4,57 miliar telah disalurkan kepada 914 KK, di mana masing-masing KK menerima Rp5 juta.
• ​Jaminan Hidup (Jadup): Bantuan senilai Rp2,316 miliar telah diberikan kepada 5.147 jiwa.
• Jaminan Kematian: Santunan total Rp495 juta telah disalurkan kepada ahli waris dari 33 korban meninggal dunia.

​Pemulihan Infrastruktur dan Sumber Daya Air

​Di bidang infrastruktur fisik, pemerintah telah melakukan penanganan darurat terhadap 32 ruas jalan dan 15 unit jembatan yang terdampak bencana. 

Namun, kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi jalan dan jembatan ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah karena mencakup jaringan jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.

​Sementara pada sektor sumber daya air dan irigasi, langkah yang telah diambil adalah:

• Normalisasi Sungai Wih Gile dan Sungai Weh Lampahan.
• Penanganan darurat pada jaringan irigasi Blang Rongka.

​Kendati demikian, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor ini dinilai masih cukup besar demi mendukung pemulihan aktivitas pertanian masyarakat.

Baca juga: Sering Dipertanyakan Warga, Ternyata Ini Alasan Pemkab Bener Meriah Belum Perbaiki Jalan Enang-enang

​Dampak pada Sektor Pertanian, Perdagangan dan Pendidikan

​Pemerintah menegaskan bahwa sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan turut menjadi perhatian serius karena skala kerusakannya yang berdampak langsung pada masyarakat:

• ​Pendidikan: Kerusakan fasilitas pendidikan saat ini masih memerlukan rehabilitasi secara bertahap.
• ​Pertanian & Perikanan: Tercatat kerusakan lahan sawah seluas 77,88 hektare, lahan perkebunan terdampak mencapai 3.942,11 hektare, serta lahan tambak/kolam seluas 49,61 hektare yang seluruhnya membutuhkan penanganan lebih lanjut.
• ​Perdagangan: Pasar Rakyat Simpang Tiga mengalami kerusakan berat pada sejumlah fasilitas utama sehingga direkomendasikan untuk direlokasi. 

Selain itu, Pasar Buntul dan Pasar Lampahan juga membutuhkan rehabilitasi mendesak guna mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat.

​Penekanan Sinergitas dan Komitmen Bersama

Merespons pemaparan tersebut, Plt Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dr. Asep Supriatna, menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

"Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta akuntabel demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak,” ujar Asep.

​Melalui rapat konsolidasi ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama BNPB, Pemerintah Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmen bersama untuk terus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. 

Upaya terpadu ini ditargetkan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal dan pembangunan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. (***Bustami***)

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Bener Meriah Validasi Data Petani Sawit