BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 34 laporan masyarakat terkait dugaan persoalan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU mulai ditindaklanjuti Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan.

Dari puluhan laporan tersebut, pansus akan memilih sejumlah SPBU sebagai sampel untuk dilakukan pendalaman menggunakan data distribusi, barcode transaksi, hingga rekaman CCTV.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, laporan masyarakat yang telah diterima masih akan dikompilasi sebelum dilakukan penelusuran lebih lanjut bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.

“Kita memiliki sekitar 34 laporan masyarakat terkait SPBU yang bermasalah. Setelah audit internal dilakukan dan datanya kita kompilasi, nanti akan dipilih beberapa sampel SPBU untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya usai rapat bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Rabu (24/6/2026).

Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru 25 Juni 2026, Purbaya Sebut Pertamax Kans Turun, Cek Pertalite di Kalsel

Menurut Kartoyo, proses pendalaman dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme distribusi BBM bersubsidi, mulai dari penyaluran dari depo hingga pelayanan kepada masyarakat di SPBU.

Dalam rapat tersebut, Pertamina juga menyatakan siap mendukung audit internal melalui penelusuran sistem digital, termasuk barcode transaksi dan rekaman CCTV yang terhubung hingga nozzle pengisian BBM.

Selain itu, Pertamina menyatakan bersedia menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci per kabupaten dan per SPBU di seluruh Kalimantan Selatan sebagai bahan kajian pansus.

“Kita mengolek data. Alhamdulillah dari pihak Pertamina bersedia memberikan data per kabupaten dan per SPBU untuk 13 kabupaten/kota. Ini menjadi bahan bagi pansus untuk melakukan kajian lebih lanjut,” katanya.

Data tersebut akan digunakan untuk mencocokkan laporan masyarakat dengan kondisi distribusi BBM bersubsidi di lapangan, termasuk melihat kemungkinan adanya SPBU yang mengalami kelebihan maupun kekurangan kuota.

“Dari hasil pendalaman nanti kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Apakah ada SPBU yang kuotanya berlebih atau justru kurang. Semua itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Jahrian mengatakan, keterbukaan data dari Pertamina menjadi bagian penting dalam proses pengawasan yang dilakukan pansus.

Menurutnya, data distribusi hingga tingkat SPBU akan memberikan gambaran mengenai pola penyaluran BBM bersubsidi di lapangan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi.

Baca juga: Benahi Distribusi BBM Bersubsidi

“Pansus sangat mengapresiasi komitmen Pertamina yang terbuka dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan data yang lengkap, kita dapat melihat kondisi riil di lapangan sehingga setiap rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh laporan masyarakat akan dicocokkan dengan data distribusi yang dimiliki Pertamina agar hasil kajian pansus dapat menggambarkan kondisi distribusi BBM bersubsidi secara objektif. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)