TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Tahun 2026 di Pontianak, Kamis 25 Juni 2026. 

Mengusung tema “Memperkuat Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan.

Rakercab 2026 sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam menyusun arah kebijakan dan program kerja GAPKI Kalimantan Barat guna menjawab berbagai tantangan industri sawit yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam sambutannya, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat Aris Supratman menegaskan bahwa industri kelapa sawit memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sektor strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan nasional.

“Program mandatori biodiesel yang terus diperkuat pemerintah menjadi bukti nyata kontribusi sawit dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.”

• GAPKI Kalbar: Fluktuasi Harga Sawit Masih Normal, Pengawasan Tata Niaga TBS Perlu Diperkuat

Selain sebagai sumber energi terbarukan, industri sawit juga berkontribusi besar dalam penyediaan minyak nabati, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Sebagai salah satu sentra utama perkebunan kelapa sawit nasional, Kalimantan Barat memiliki luas areal perkebunan lebih dari 2,9 juta hektare dengan produksi minyak sawit mentah (CPO) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

“Meski demikian, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas tanpa perluasan lahan, penguatan tata kelola, percepatan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga tuntutan standar keberlanjutan yang semakin ketat di pasar internasional.”

Sementara itu, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa industri kelapa sawit tetap menjadi sektor strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta tekanan perdagangan internasional, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri minyak sawit dunia.

Ia juga menyoroti rencana implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit di dalam negeri sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri sawit nasional.

"Namun, peningkatan permintaan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan produksi, pasokan bahan baku, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan."

Selain membahas isu energi, Rakercab GAPKI Kalbar 2026 turut menyoroti berbagai tantangan regulasi dan lingkungan yang dihadapi industri sawit. GAPKI mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, keberlanjutan industri, dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha.

Dalam kesempatan tersebut, GAPKI juga mengingatkan seluruh perusahaan anggota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026 melalui penguatan sistem pencegahan, pemantauan, serta koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Rakercab tahun ini juga mencatat sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GAPKI Cabang Kalimantan Barat dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat pengembangan sumber daya manusia, penelitian terapan, inovasi, serta peningkatan kapasitas generasi muda yang akan terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit di masa depan.

Selain itu, dilakukan pula peresmian Kantor GAPKI Cabang Kalimantan Barat sebagai simbol penguatan organisasi sekaligus pusat koordinasi dan kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan industri sawit di daerah.

Melalui Rakercab 2026, GAPKI Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meningkatkan konsolidasi organisasi, memperjuangkan tata kelola industri yang baik, serta mendorong pertumbuhan industri sawit yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, industri kelapa sawit diyakini akan terus menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung tercapainya ketahanan pangan dan energi nasional.

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN