Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima penghargaan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus ditetapkan sebagai Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2026 oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kamis (25/6/2026).
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kuliah umum bertema Sinergi Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Gedung Balairung Rudini IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (25/6/2026).
Selain Dedi Mulyadi, penghargaan serupa juga diberikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani yang turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan, penghargaan tertinggi tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi kedua tokoh dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan dunia kepamongprajaan di Indonesia.
"Pemberian penghargaan ini bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan simbol estafet nilai pengabdian kepada generasi muda. Kehadiran para penerima penghargaan membuktikan bahwa sinergi antara kepemimpinan yang kuat dan kepatuhan hukum adalah kunci utama dalam membangun daerah," kata Halilul.
Sebelum menerima penghargaan, Dedi memberikan kuliah umum kepada para praja utama IPDN.
Dalam pemaparannya, ia mengajak calon aparatur sipil negara melihat negara tidak hanya dari perspektif administratif dan konstitusional, tetapi juga melalui pendekatan budaya.
Menurut Dedi, negara merupakan satu kesatuan yang terdiri atas empat unsur utama, yakni tanah, air, udara, dan matahari, yang harus dipahami secara utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya membangun dua cara pandang bagi calon birokrat, yakni pemikiran filosofis yang berakar pada nilai ideologis dan historis bangsa serta semangat teknokratis yang mampu menjawab tantangan masa depan.
"Praja harus menjadi pemimpin yang tidak hanya administratif, tetapi juga visioner dan mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dedi turut menyoroti kondisi birokrasi yang menurutnya masih terlalu berorientasi pada pemenuhan administrasi dibandingkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada dokumen dan laporan, melainkan pada manfaat yang dirasakan publik.
Sementara itu, Reda Manthovani mengingatkan para praja mengenai berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia menuju 2045, mulai dari dinamika geopolitik global, disrupsi teknologi, polarisasi sosial, hingga ancaman korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menurutnya, calon pemimpin daerah harus memiliki kemampuan beradaptasi, membangun kolaborasi, serta menjaga stabilitas daerah melalui sinergi yang kuat dengan aparat penegak hukum.
"Kalian harus menjadi pelayan masyarakat yang mampu mengambil keputusan, menjadi manajer krisis, membangun kolaborasi, dan menjaga stabilitas daerah," kata Reda.
