TRIBUN-MEDAN.com - Update perkembangan kasus penyidikan kasus  skandal korupsi mega proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, pengajuan justice collaborator (JC) dari tersangka Irjen Purn Sony Sanjaya kandas karena ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kini, Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan tiga tersangka eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketinya yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, dan dua mantan wakilnya yaitu Sony Sonjaya dan Loedwijk Pusung.

BGN adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjadi ujung tombak utama dalam pelaksanaan program MBG.

 BGN juga memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi dan mendistribusikan makanan langsung ke berbagai daerah.

Penahanan 20 Hari Pertama Habis

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna menjelaskan, perpanjangan penahanan terhadap ketiga tersangka itu lantaran masa penahanan 20 hari pertama terhadap mereka telah habis.

Alhasil penyidik pun kata dia telah meminta kepada penuntut umum untuk memperpanjang masa penahanan Dadan Cs selama 40 hari ke depan per tanggal 23 Juni 2026 kemarin lusa.

"Penyidik sudah meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum untuk 3 tersangka tersebut untuk 40 hari. (Diperpanjang) Per tanggal 23 Juni," kata Anang saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Sebagaimana diketahui Dadan, Sony dan Loedwijk pertama kali dilakukan penahanan oleh penyidik Jampidsus pada 3 Juni 2026 atau bertepatan ketika ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG.

Penyidik pun saat itu langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Demo Mahasiswa di Asahan Desak Dana MBG Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

Di tengah pengusutan kasus korupsi mega proyek MBG, mahasiswa di Sumut melakukan demo penolakan MBG. 

 Ratusan massa aksi terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kisaran mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Asahan untuk mempertanyakan pengelolaan anggaran pendidikan, ekonomi, dan ketahanan pangan.

Dalam hal ini, para peserta aksi juga menyinggung soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Aksi yang sempat memanas dan saling dorong serta baku hantam akibat dihalau oleh petugas Satpol PP, akhirnya berjalan damai.

‎Dalam orasinya, para mahasiswa meminta agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa pengunjuk rasa.

‎Safril Darmawan, Ketua HMI Kisaran, meminta suara mahasiswa Kabupaten Asahan disampaikan hingga ke tingkat pemerintahan pusat.

"Terutama, permintaan kami di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggunakan APBN, dialihkan anggarannya ke pendidikan dan kesehatan," katanya.

Baca juga: Ratusan Anak Sekolah Demo Dukung MBG Diduga Diarahkan Diknas dan Sekolah, Orangtua Terkejut

Terlebih, menurutnya, banyak masalah ditemukan di lapangan terkait dengan MBG yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah.

"Selain itu, dampak dari MBG ini, kami mengendus adanya komersial di baliknya. Kenapa, anggaran habis terserap semua ke MBG ini. Infrastruktur rusak, ruang kelas banyak yang hancur dan tak layak," katanya.

Selain itu, lahan pertanian sawah nasional, turut menyusut yang semula ada di angka 8,1 juta hektare pada tahun 2015, menjadi 7,3 hektare pada tahun 2026.

"Sehingga, kami meminta agar kasus MBG ini segera diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Mendesak agar pemerintah mengevaluasi total program MBG, menolak Kemendikbud menutup sepihak program studi, hentikan rencana impor beras, serta kami menyoroti Bupati yang menggelontorkan dana ke luar daerah," ungkapnya.

Mahasiswa juga mendesak Bupati Asahan tidak memecat sepihak guru honorer yang sudah mengabdi kepada sekolah selama bertahun-tahun.

DPRD Terima Audiensi Mahasiswa Cipayung Plus

Sementara di Medan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan bersama Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menerima audiensi kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Medan. 

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi. Kondisi pro dan kontra di masyarakat menjadi pembahasan bersama dalam pertemuan. 

Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Lantai III Gedung DPRD Kota Medan tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus dan Staf Ahli Pimpinan DPRD Medan Zainuddin Lubis.

Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di antaranya GMNI, IMM, KAHMI, PMKRI, GMKI, PMII, HIMMA, dan KAMMI.

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen saat dikonfirmasi, menegaskan sikap DPRD selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun gagasan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

"Kami DPRD pastinya selaku membuka ruang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Seluruh masukan, kritik, maupun usulan yang disampaikan akan kami tampung dan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan," ujarnya, Selasa (23/6/2026). 

Pperwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua KAMMI Kota Medan, Amin Siregar, menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap program-program strategis nasional yang saat ini dijalankan pemerintah pusat.

Menurut Amin, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi total agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka stunting.

"Pemerintah menyampaikan bahwa program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun, menurut kami upaya pencegahan stunting seharusnya lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Sementara program MBG diberikan hingga jenjang SMA, sehingga perlu dievaluasi kembali efektivitas serta sasaran utamanya," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola program yang transparan dan didukung sistem pendataan yang akurat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut. 

Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian yang lebih komprehensif agar program tersebut benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Cipayung Plus turut menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang, sehingga berdampak pada harga kebutuhan masyarakat. 

Aksi Mahasiswa Nomensen

Sebelumnya, seratusan mahasiswa dari Universitas HKBP Momensen Medan, menggelar aksi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (22/6/2026).

Aksi ini, merupakan gelombang lanjutan aksi-aksi sebelumnya yang juga digelar oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya. 

Dalam aksinya, massa kembali menyuarakan keresahan mahasiswa sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia tentang kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang dianggap tak memihak kepada masyarakat.

Massa menganggap selama kepemimpinan Prabowo-Gibran tak ada kebijakan dan program yang berdampak langsung ke masyarakat. 

(cr2/dyk/mns/tribun-medan.com)