TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut belum ada keputusan resmi, mengenai keberlanjutan status komersial Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, saat ini seluruh keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Dedi, di tengah munculnya kembali status komersial Bandara Husein Sastranegara, yang memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Kertajati sebagai bandara komersial di Jawa Barat.

"Sampai sekarang belum (ada kepastian komersil). Ya, kita nunggu saja karena itu kan keputusan pemerintah pusat," ujar Dedi, Jumat (26/6/2026).

Meski status komersial Kertajati belum ditentukan, Dedi melihat arah kebijakan pemerintah pusat semakin menguat, kepada pengelolaan bandara oleh Kementerian Pertahanan.

"Tetapi kecenderungan bahwa itu menjadi pengelolaannya di bawah Kemenhan itu sangat kuat, sudah mendekati 90 persen," katanya. 

Menurut Dedi, masih terdapat sejumlah hal yang harus diselesaikan sebelum proses pengambilalihan dapat dilakukan. Pembahasan tersebut mencakup status aset, utang pembangunan bandara, hingga investasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Tinggal negosiasinya bagaimana status asetnya, bagaimana utang yang ditimbulkan karena pengadaan aset itu? Kan masih punya utang ke Bank Jateng, kan harus dihitung itu," katanya. 

Dedi menambahkan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu, membahas bentuk kompensasi atas investasi yang selama ini telah ditanamkan di BIJB Kertajati.

"Terus bagaimana investasi pemerintah provinsi yang sudah diberikan nanti dihitungnya apa? Nanti kemudian bentuk kompensasinya dari pemerintah pusat apa terhadap Provinsi Jawa Barat? Sistem tuker-tukerannya bagaimana," katanya.

Sebelumnya, muncul wacana bahwa Kertajati akan dijadikan pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) atau perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk kawasan Asia di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan.