TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengganggu pemerintahan yang sedang berkuasa sebelumnya.
Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, Prabowo mengatakan dirinya tidak pernah mengganggu presiden dan wakil presiden terpilih.
Menyikapi hal tersebut, Prasetyo meluruskan anggapan terkait adanya penggunaan diksi ‘kalah’ oleh Presiden saat menceritakan perjalanan politiknya.
Menurutnya, kegagalan dalam kontestasi sebelumnya lebih tepat dimaknai sebagai proses meminta mandat yang saat itu belum membuahkan hasil.
"Bukan kalah, belum mungkin, yang tadi ya. Maksudnya, beliau menyampaikan, nggak ada yang kalah, nggak menggunakan bahasa kalah," kata Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menepis dugaan bahwa pernyataan Prabowo tersebut menyiratkan adanya gangguan terhadap pemerintahannya saat ini.
Baca juga: Prabowo Mengaku Rajin Datangi Kampus Untuk Cari Orang Terpintar
Dijelaskannya, sikap Prabowo yang selalu menghormati pemimpin sebelumnya murni dilandasi kepatuhan terhadap sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
"Oh tidak, tidak. Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menggarisbawahi bahwa jalan pemilihan umum adalah satu-satunya jalur yang disepakati dan dihormati Presiden Prabowo.
"Jadi kita memilih sepakat, kita memilih bernegara, kita memilih demokrasi, kemudian wujud dari demokrasi itu adalah kita harus memilih pemimpin di setiap lima tahunan yang itu wujudnya adalah pemilu,” jelasnya.
Baca juga: Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Selalu Libatkan Profesor di Pemerintahan
“Ya, ketika itu sebuah hal yang kita sepakati sebagai konsensus bersama-sama, nah itulah jalan yang beliau tempuh selama ini," tambahnya.
Jalan konstitusional tersebut telah dipegang teguh Prabowo sejak ia purnatugas dari militer.
Kepatuhan pada konsensus negara inilah yang membawanya terjun ke dunia politik secara formal.
"Makanya, kalau diperhatikan, beliau selepas pensiun, atau selesai mengabdikan diri di dunia kemiliteran, belum jadi pengusaha, kemudian karena beliau mengerti memang konsensusnya seperti itu, beliau masuk ke politik. Beliau berjuang melalui jalur politik," jelasnya.
Prasetyo kemudian merinci panjangnya proses politik yang dilalui Presiden hingga akhirnya mendapatkan mandat dari rakyat pada Pilpres 2024 lalu.
Hal ini kini menjadi pemacu semangat Presiden dalam memimpin jalannya pemerintahan.
"Tahun 2004 beliau berjuang melalui Partai Golkar, kemudian tahun 2008 beliau mendirikan partai, mengikuti semua mekanisme dan konsensus yang memang sudah disepakati. mendirikan partai politik, maju, menawarkan diri kepada masyarakat untuk meminta mandat dari masyarakat, kemudian pertama belum berhasil, meminta mandat lagi belum berhasil, sampai 4 kali tahun 2024, beliau diberi amanah oleh rakyat yang bisa melalui mekanisme pemilihan dan konstitusional, dan oleh karena itulah selama dua tahun ini beliau bekerja keras membayar perjuangan yang selama ini belum digunakan karena belum mandat untuk diberikan yang lebih baik kepada masyarakat," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto merefleksikan perjalanan politiknya yang berkali-kali gagal mendapatkan mandat dari rakyat pada kontestasi pemilihan presiden.
Ia menegaskan bahwa dirinya selalu menerima kekalahan tanpa memicu anarki atau mengganggu jalannya pemerintahan yang sah.
"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali. Minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026.
Prabowo menyadari bahwa iklim demokrasi wajar melahirkan ketidakpuasan.
Namun, ia menilai keributan politik pascapemilihan yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan menghambat jalannya negara untuk mengentaskan kemiskinan.
"Kita mengerti. Kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita?" tegasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan para guru besar dan akademisi yang hadir bahwa menjaga persatuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat adalah kewajiban tertinggi setiap elemen bangsa.
"Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa? Sebagai pemimpin? Sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu?" pungkasnya.
