TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Yandri mengatakan, BUMDes, Kopdes, dan MBG merupakan tiga program yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Pemerintah menerapkan kebijakan close loop dalam pelaksanaan Program MBG. Artinya, seluruh bahan baku untuk memenuhi kebutuhan program tersebut diupayakan berasal dari desa.

Baca juga: Dua Program Presiden Jadi Sorotan, Zulhas Sebut MBG Sedang Dibenahi dan Kopdes Bukan Supermarket

"Artinya MBG itu bahan bakunya wajib dari desa-desa. Maka kita ada program 12 aksi bangun desa itu salah satunya desa tematik. Jadi desa bisa menyiapkan buah-buahan, sayur-sayuran, ayam petelur, ayam pedaging, ikan dan lain sebagainya," jelas Yandri saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman DPP Papdesi, kolaborasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Kenanga, Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Selain menjadi pusat distribusi di desa, Yandri menyebut, keberadaan Kopdes juga akan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa.

Sebanyak 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan asli desa (PADes), sedangkan 80 persen sisanya kembali kepada masyarakat desa.

"Jadi lokusnya kan di desa semua. Maka perlu pengawalan dari semua masyarakat desa terutama para kepala desa. Jadi, keuntungan Kopdes tidak ada yang dibawa oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat," terangnya. 

Menurutnya, BUMDes yang selama ini telah berkembang melalui pengelolaan desa wisata, desa ekspor, maupun usaha produktif lainnya juga diharapkan menjadi pendukung ekosistem ekonomi desa bersama Kopdes dan SPPG.

BUMDes dapat memasok bahan baku, membantu distribusi kebutuhan desa wisata, hingga memenuhi kebutuhan pangan Program MBG bersama Kopdes.

Karena itu, Presiden mengarahkan agar BUMDes dan Kopdes saling memperkuat, bukan saling bersaing atau saling menggantikan.

"Jadi, pesan Bapak Presiden, antara Kopdes dan Bumdes saling menguatkan, tidak saling melemahkan, apalagi saling meniadakan," ujarnya. 

Yandri juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas kementerian, di antaranya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki program pembangunan 40.000 titik bioflok di desa untuk meningkatkan produksi perikanan sebagai bahan baku MBG.

Sementara, bersama Kementerian Perdagangan, pemerintah mendorong peningkatan jumlah desa ekspor.

Saat ini, terdapat 338 desa ekspor dengan nilai transaksi hampir Rp1 triliun.

Pemerintah menargetkan jumlahnya meningkat menjadi sedikitnya 2.000 desa.

"Semua kementerian yang terkait kami ajak berkolaborasi untuk memastikan Asta Cita keenam Presiden, yaitu membangun dari desa, bisa berjalan dengan baik. Membangun desa tidak bisa hanya dilakukan Kementerian Desa sendiri," kata Yandri. (eyf)

Baca juga: Supplier Ikan MBG: Sejak Program Berhenti Kami Tak Punya Pemasukan