TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan legislatif ini berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Sabtu (27/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, mengungkapkan bahwa terdapat dinamika yang cukup signifikan dalam postur anggaran perubahan kali ini.

Baca juga: DPRD Sumbar Dukung Keberlanjutan MBG, Janji Teruskan Aspirasi Relawan SPPG ke Pemerintah Pusat

Menurutnya, anggaran yang disetujui pada awalnya berada di angka Rp 2,040 Triliun, yang mana pada dokumen induk awal tercatat sebesar Rp 2,027 Triliun.

Namun, setelah melalui rangkaian pembahasan yang panjang, total anggaran di APBD Perubahan melonjak hingga menyentuh angka Rp 3,027 Triliun.

Lonjakan ini salah satunya dipicu oleh adanya tambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang sempat ditarik oleh pusat, namun akhirnya berhasil dikembalikan lagi ke kas Kota Padang.

"Ada penambahan sekitar 500 miliar rupiah yang telah kita formulasikan dan digunakan semaksimal mungkin untuk menyokong agenda Hari Jadi Kota Padang serta pemulihan pasca-bencana alam beberapa waktu yang lalu," ujar Mastilizal Aye usai rapat.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif atas disepakatinya anggaran perubahan ini.

Baca juga: DPRD Padang Kawal Revitalisasi Pasar Raya, Minta Terminal Angkot Jadi Prioritas Utama

Dirinya mengakui bahwa penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dihindari demi mengantarkan program-program prioritas masyarakat.

"Tentu ada penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi ke depan kita dihadapkan pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) untuk siap mengantarkan atlet-atlet terbaik kita, serta momentum Hari Jadi Kota Padang," ungkap Fadly Amran.

Selain fokus pada event olahraga dan hari jadi, Fadly juga menyinggung target besar pemko dalam membawa Padang ke kancah internasional melalui pengajuan menjadi Kota Kreatif UNESCO.

Program berskala global ini disebutnya memerlukan kerja sama yang solid dari berbagai pihak agar bisa terealisasi dengan baik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Padang karena sudah menetapkan anggaran ini sebagai landasan kokoh untuk melangkah ke depannya," tambahnya.

Menariknya, di sela-sela pembahasan anggaran, Wali Kota Padang juga memberikan tanggapan tegas mengenai isu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait keberhasilan aparat membongkar pabrik narkoba.

Fadly memberikan apresiasi penuh atas penangkapan laboratorium sabu yang berlokasi di sebuah pondok di kaki bukit Ngalau, Padang, yang terjadi tepat pada hari ini.

"Terima kasih kepada BNN, pihak kepolisian, serta semua pihak yang terlibat. Kasus ini cukup mencengangkan. Jika laboratorium ini sempat lolos beroperasi, dampaknya akan sangat merusak masa depan anak muda kita," cetus Fadly.

Fadly menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi alarm dan perhatian bersama bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah seperti RT dan RW.

Ia memastikan koordinasi antara Pemko Padang dengan Forkopimda berjalan intensif, termasuk kesiapan dukungan anggaran penunjang, serta mengajak masyarakat untuk aktif memantau lingkungan sekitar.

Tak hanya isu narkoba, komitmen pemko terhadap keterbukaan dan keadilan publik juga digaungkan Fadly saat merespons evaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ia menegaskan bahwa sistem zonasi dan seleksi berjalan ketat serta akuntabel guna memastikan keadilan baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

"Saya rasa kuota negeri memang banyak, namun kita terus mengusahakan penanganan wilayah yang blank spot. Baik sekolah swasta maupun negeri sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitasnya. Yang terpenting, kemarin tidak ada kongkalikong atau penitipan siswa. Masyarakat bisa melihat sendiri transparansinya dari sistem online," tegas Fadly.

Di sisi lain, tantangan ekonomi global juga membayangi postur perubahan anggaran ini, terutama terkait melonjaknya harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga BBM jenis Pertamax.

Mengingat kendaraan dinas Pemko Padang dilarang menggunakan BBM bersubsidi, kenaikan ini sempat dikhawatirkan memicu pembengkakan biaya operasional di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang menegaskan bahwa langkah efisiensi energi mutlak dijalankan di seluruh instansi pemerintah untuk menekan pengeluaran belanja daerah yang tidak mendesak.

"Penghematan itu wajib, apalagi dengan kondisi harga minyak dunia sekarang. Himbauan kita kepada seluruh OPD adalah melakukan penghematan total serta menerapkan strategi inovatif guna menekan pengeluaran konsumsi energi kendaraan dinas," punggkas Fadly Amran. (*)