- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak latihan dasar militer (latsarmil) dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menyebut desakan itu muncul usai tewasnya lima orang calon manajer KDMP dalam pelatihan tersebut.
"Menghentikan seluruh rangkaian program pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangannya dikutip Minggu (28/6/2026).
Ia mengatakan peristiwa ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koalisi memandang, kematian lima peserta latihan itu semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil.
Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," ungkap Bagus.
Menurutnya, selain menimbulkan persoalan hukum karena diluar mandat TNI yang diatur dalam undang-undang, kebijakan ini memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil.
Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda.
"Kami menilai, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara," jelasnya.
Bagus mengatakan organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
"Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif," ungkapnya.
Ia menegaskan program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil.
