TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang demonstrasi dan kritik terhadap rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bergulir kian kencang beberapa waktu terakhir.
Kritik yang disampaikan lewat aksi mahasiswa dan elemen masyarakat yang turun ke jalan maupun forum diskusi terus terjadi hari demi hari.
Termasuk kalangan mahasiswa di Medan, Sumatra Utara (Sumut), turut aksi turun ke jalan untuk mengkritik sejumlah kebijakan Prabowo.
Di tengah kencanganya kritik terhadap pemerintah, muncul kabar tentang pembatalan mendadak acara Konsolidasi Nasional Konferensi Republik yang dijadwalkan di Ruang Kimia Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026) pagi.
Acara ini merupakan diskusi yang mengusung tema besar "Jalan Menata Kembali Republik". Diskusi ini sedianya dihadiri ratusan perwakilan organisasi dan para aktivis, seperti Jaleswari Pramodhawardhani, hingga Chandra Hamzah.
Untuk diketahui, Konferensi Republik adalah forum konsolidasi dan pertemuan nasional yang digagas oleh ratusan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk merapatkan barisan, merumuskan gagasan, dan mencari jalan keluar atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Gerakan ini pertama kali dideklarasikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Selanjutnya, gerakan ini mengadakan konsolidasi nasional untuk memperluas partisipasi publik dari berbagai elemen masyarakat.
Baca juga: Polrestabes Medan Ungkap Cara Licik SPBU di Medan, Bio Solar Dimasukkan ke Tangki Dexlite
Dikutip dari Tribunnews.com, pihak universitas secara mendadak mencabut izin penggunaan ruangan hanya beberapa jam sebelum acara dimulai.
Ketua Panitia Pelaksana, Ahmad Mujahid, menjelaskan pihaknya telah mengurus perizinan sejak 19 Juni 2026.
Awalnya, komunikasi dengan pihak dekanat berjalan sangat positif dan profesional. Bahkan, pada 24 Juni, panitia telah menerima surat tugas bagi petugas fakultas yang akan mengawal jalannya acara.
"Di dalam ruangan juga teman-teman bisa melihat beberapa instalasi untuk kegiatan kita juga sudah terpasang karena kami panitia sejak dari sore sampai dengan malam hari berkoordinasi dengan petugas yang ada di lokasi," kata Mujahid di lokasi.
Namun, situasi berubah drastis pada pergantian hari. Antara pukul 23.00 WIB hingga 01.00 WIB dini hari, panitia menerima surat resmi pembatalan izin penggunaan ruangan.
Mujahid menyayangkan perubahan mendadak tersebut. Kendati demikian, ia mengaku memahami posisi sulit yang dihadapi pihak Universitas Indonesia.
"Kami meyakini bahwa pembatalan mendadak ini bukan didasari oleh keinginan internal kampus, namun semata-mata melainkan ada faktor eksternal di luar yang kendali mereka," ujarnya.
Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, yang hadir di lokasi bersama sejumlah tokoh lainnya, memberikan pernyataan tegas di depan pintu ruangan yang terkunci.
Ia menegaskan bahwa upaya menghalangi ruang diskusi tidak akan menghentikan gerakan gagasan yang mereka usung.
"Di belakang kita ini pintu ruangan yang seharusnya kita berkumpul memulai diskusi. Saya ulangi lagi kata-kata terakhir: pintu bisa dikunci tapi pikiran tidak. Dan kita akan terus menggelorakan pikiran-pikiran mengenai bagaimana menata republik ke depan," tegasnya.
Senada dengan Sudirman, Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menyayangkan pengetatan ruang bagi masyarakat sipil di lingkungan akademis.
Menurut Yanuar, kampus seharusnya menjadi tempat di mana gagasan bisa dikemukakan secara merdeka tanpa intimidasi.
"Saya kira hanya di kampus ini gagasan-gagasan itu bisa merdeka dikemukakan. Tapi di belakang kami pintu itu dikunci. Ternyata kampus yang menjadi simbol kebebasan berpikir pun juga ditekan agar gagasan tidak berkembang di sini," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk mencari model pengorganisasian gerakan sipil yang lebih egaliter dan setara, bukan sekadar model struktural kaku seperti partai politik.
Meski akses fisik di UI Salemba ditutup, panitia memutuskan untuk mengalihkan ke format daring melalui sambungan virtual pada pukul 13.00 WIB.
Diskusi tersebut mengusung tema besar "Jalan Menata Kembali Republik" dihadiri ratusan perwakilan organisasi dan para aktivis, seperti Jaleswari Pramodhawardhani, hingga Chandra Hamzah. (*/tribunmedan.com)
Sebelumnya, elemen mahasiswa di Medan ikut turun ke jalan seperti mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia, untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Aksi demonstrasi mahasiswa di Medan pada Rabu (17/6/2026) bahkan berlangsung hingga malam hari.
Para mahasiswa yang membawa berbagai bendera, pengeras suara awalnya berorasi di depan gerbang DPRD Kota Medan. Namun, setelah selesai di DPRD Medan, mereka bergeser ke Kodim 0201 Medan.
Setelah hampir 1 jam berada di depan Kodim, massa membakar 2 ban bekas. Asap hitam nampak membubung tinggi, dan api tampak terus berkobar.
Sekira pukul 18:06 WIB, api dipadamkan personel TNI menggunakan alat pemadam ringan. Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan.
Salah satunya, adalah meminta agar Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka digulingkan. Kemudian, tertulis agar dikembalikannya supremasi sipil.
"Gulingkan rezim Prabowo-Gibran. Kembalikan supremasi sipil," demikian tertulis di spanduk yang dibentangkan di trotoar jalan depan Kodim, Rabu (17/6/2026).
Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi mengungkap alasan mereka membakar ban hingga membentangkan spanduk gulingkan rezim Prabowo-Gibran.
Pertama, kebijakan Presiden Prabowo dan Gibran dianggap tidak berpihak kepada rakyat. "Ini puncak dari keresahan mahasiswa, bahwasanya hari ini kita melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa ini. Banyaknya kebijakan yang tidak berpihak satu pun kepada rakyat," katanya, Rabu (17/6/2026).
Damses Sianturi turut menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Damses Sianturi juga menjelaskan alasan demonstrasi di depan Kantor Kodim 0201 Medan, yakni agar militer tidak menduduki jabatan sipil.
Mereka mendesak agar TNI kembali ke barak, bukan semakin jauh masuk ke ranah sipil, termasuk mengisi jabatan sipil. Tuntutan ini agar TNI tidak menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat.
"Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer. Agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan."
Beberapa poin keberatan mereka ke TNI ialah karena terlibat dalam program MBG, pendidikan sekolah rakyat, kemudian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). (*/tribunmedan.com)
