BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keputusan pahit harus diterima Adi, seorang warga Banjarmasin yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari salah satu perusahaan ritel modern sejak April 2026 lalu.

Dirinya sudah bekerja selama dua tahun dengan sistem kontrak, namun kontraknya untuk satu tahun ke depan tidak diperpanjang.

"Alasan perusahaan adalah penyesuaian jumlah karyawan, sampai saat ini saya belum dapat kerja lagi," ujarnya, Minggu (28/6/2026).

Ia pun memilih untuk mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari yang gratis sampai berbayar untuk melatih keterampilan.

Termasuk pelatihan yang digelar Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal senada dilakukan Dhiyatul Qolby, yang pernah mengikuti sejumlah pelatihan termasuk di BLK Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin.

Pada pelatihan edisi sebelumnya beberapa bulan lalu, Qolby yang seorang freshgraduate ikut pelatihan menjahit.

Ia mengaku setelah lulus kuliah masih bingung melanjutkan pendidikan lagi sambil apply pekerjaan, sebab itu ia mengikuti pelatihan di BLK.

Baca juga: Lowongan Kerja RS Amanah Medical Centre Banjarmasin, Tersedia Posisi Koordinator IT

Baca juga: Sekolah Rakyat di Kalsel Mulai Lakukan Penjangkauan Siswa Baru, Bakal Tempati Bangunan Baru

"Tahu ada pelatihan waktu itu, saya coba daftar, kebetulan juga relevan dengan jurusan semasa kuliah. Makanya disamping menambah ilmu, saya butuh sertifikasi juga untuk menunjang minat saya," ungkapnya.

Adanya pelatihan tersebut merupakan program pemulihan ekonomi bagi korban PHK di Banjarmasin.

Melansir data Diskopumker Banjarmasin, gelombang PHK di Banjarmasin mencapai 103 pekerja dalam periode Januari hingga 15 Juni 2026.

PHK itu terjadi di tengah situasi tingginya angka pengangguran di Banjarmasin. Jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 21.319 orang atau 6,89 persen, paling tinggi dibandingkan 12 kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan data tersebut, angka pengangguran di Kota Seribu Sungai berada di atas rata-rata tingkat Provinsi Kalsel, 4,1 persen dari usia produktif.

Kepala Diskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi menyampaikan, pihaknya berupaya mencari solusi bagi pekerja terdampak PHK maupun para pencari kerja.

Ia menyayangkan banyaknya PHK yang terjadi dan mengimbau para pengusaha, baik skala menengah maupun industri besar, agar tidak mudah melakukan PHK.

"Perusahaan harus tetap memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan PHK secara sepihak," tegasnya.

Dipaparkannya, korban PHK menjadi kelompok prioritas yang akan difasilitasi dalam berbagai program pelatihan agar memiliki kemampuan kembali bekerja atau membuka usaha secara mandiri.

Program tersebut akan diberdayakan melalui anggaran Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027.

Saat ini, beberapa pelatihan telah berjalan, di antaranya pelatihan tata kelola perkantoran selama tiga bulan yang dilanjutkan dengan magang satu bulan di salah satu tempat industri otomotif dan diikuti 10 peserta.

Selain itu, Diskopumker juga melaksanakan pelatihan pembuatan roti dan kue bagi warga, khususnya kelompok ibu rumah tangga di sejumlah kelurahan.

Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih menjadi prioritas utama dengan target operasional paling lambat 2027 mendatang. 

Saat ini, sebanyak 52 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin sebagai fondasi awal pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Untuk percepatan implementasi, dua kelurahan ditetapkan sebagai model representatif, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar.

"Ini akan menjadi contoh nyata koperasi ideal yang bisa direplikasi di kelurahan lain," jelasnya.

Selain itu, Diskopumker juga mendorong pola kemitraan dan konsinyasi antara koperasi dan pelaku usaha, sehingga memperkuat rantai distribusi tanpa harus terbebani modal besar di awal. (Banjarmasinpost.co.id/mariana)