TRIBUNGORONTALO.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 kini tengah berjalan serentak di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Namun, di tengah bergulirnya agenda nasional ini, masyarakat dan para pelaku usaha diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya modus kriminalitas baru yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Modus penipuan berkedok pendataan lapangan sangat rawan terjadi dalam memanfaatkan momentum seperti ini.
Oknum yang tidak bertanggung jawab kerap memanfaatkan ketidaktahuan warga dengan berpura-pura menjadi petugas sensus demi melancarkan aksi kejahatan, mulai dari pencurian data pribadi, pemerasan berkedok biaya administrasi, hingga pengintaian target rumah atau tempat usaha.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPS menegaskan bahwa seluruh petugas lapangan yang diterjunkan dibekali dengan atribut khusus dan identitas resmi.
Masyarakat berhak menolak memberikan informasi apa pun jika orang yang mendatangi rumah atau tempat usaha mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik sebagai bagian dari tim kedinasan BPS.
Proses pengumpulan data dalam Sensus Ekonomi 2026 ini dilakukan secara langsung dari pintu ke pintu (door-to-door). Petugas akan mendatangi usaha mikro, kecil, hingga menengah (UMK) serta usaha besar untuk melakukan wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis perangkat digital.
Mengingat pentingnya keamanan data dan keselamatan warga, mengenali karakteristik petugas yang valid menjadi langkah proteksi dini yang wajib dipahami. Langkah ini penting agar masyarakat dapat berkontribusi menyukseskan program pemerintah tanpa harus merasa cemas menjadi korban penipuan.
Untuk membedakan antara petugas asli dari BPS dengan oknum asing yang berniat buruk, berikut adalah empat ciri utama yang wajib Anda perhatikan saat menerima kunjungan di lokasi usaha atau rumah:
1. Memakai Tanda Pengenal Resmi (ID Card) Bersertifikasi QR Code
Setiap personel yang ditugaskan oleh BPS dipastikan selalu mengenakan kartu identitas resmi (ID card). Pada tanda pengenal tersebut, tidak hanya tertera nama dan foto petugas, melainkan juga dilengkapi dengan QR code khusus. Anda dapat memindai kode tersebut secara langsung untuk memverifikasi keabsahan dan memastikan nama yang bersangkutan memang terdaftar dalam basis data resmi BPS.
2. Mengenakan Rompi Khusus Sensus Ekonomi
Saat bertugas di lapangan, personel resmi wajib memakai atribut berupa rompi khusus Sensus Ekonomi 2026. Rompi ini dirancang dengan identitas visual yang jelas, lengkap dengan logo resmi BPS. Penggunaan seragam lapangan ini berfungsi memudahkan publik mengenali petugas sekaligus memberikan rasa aman bagi pemilik usaha selama proses wawancara berlangsung.
3. Mengantongi Surat Tugas Resmi dari BPS
Selain tanda pengenal yang dikalungkan, petugas yang sah selalu dibekali dokumen administratif berupa Surat Tugas Resmi dari BPS setempat. Dokumen tertulis ini memuat informasi mendetail mengenai nama lengkap petugas, cakupan wilayah kerja, serta durasi masa penugasan. Warga sangat berhak meminta petugas memperlihatkan surat tugas ini sebelum wawancara dimulai.
4. Menunjukkan Sikap Profesional dan Berpenampilan Rapi
Aparatur atau mitra yang ditunjuk BPS dituntut untuk selalu menjaga etika kemitraan, berpenampilan rapi, serta berkomunikasi secara sopan dan profesional. Jika ada seseorang yang bertamu mengaku sebagai tim sensus namun menunjukkan gelagat mencurigakan—seperti memaksa meminta data perbankan yang bersifat rahasia atau memungut biaya tertentu—maka dipastikan mereka adalah petugas gadungan.
Baca juga: Bupati Boalemo Rum Pagau Kukuhkan 150 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Ini Tugas Mereka
Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, seluruh warga negara dan pelaku sektor usaha memiliki kewajiban hukum untuk memberikan jawaban dan keterangan yang valid kepada negara melalui lembaga resmi yang ditunjuk.
Kendati demikian, pihak BPS memberikan garansi penuh bahwa seluruh data primer yang diserahkan oleh masyarakat dilindungi secara ketat oleh payung hukum.
Informasi sensitif mengenai profil individu maupun rincian internal perusahaan tidak akan dipublikasikan ke ranah publik secara transparan, melainkan dikonversi dan disajikan dalam bentuk data statistik makro (agregat).
Khusus untuk wilayah Provinsi Gorontalo, sebanyak 1.254 personel lapangan telah disiagakan untuk mendata seluruh sektor usaha yang tersebar di kabupaten dan kota.
Menandai dimulainya agenda besar ini, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta masyarakat untuk menyambut para petugas dengan tangan terbuka dan memberikan keterangan secara jujur.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gusnar saat memimpin jalannya Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di area halaman Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, kawasan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.
Menurutnya, pengumpulan data ekonomi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Output dari sensus ini nantinya akan dikonversi menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam memformulasikan berbagai arah kebijakan pembangunan, baik di level regional maupun dalam skala nasional.
Gusnar menambahkan bahwa di balik angka-angka capaian statistik yang nantinya dirilis, terdapat potret riil dari dinamika kehidupan para pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, hingga kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Gorontalo. Oleh sebab itu, ia mengimbau para petugas lapangan untuk bekerja dengan dedikasi tinggi serta meminta warga menyampaikan tantangan nyata yang tengah mereka hadapi di sektor riil agar kebijakan yang dilahirkan pemerintah kelak bisa tepat sasaran.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Nashrul Wajdi, turut menguraikan bahwa keandalan dan validitas data Sensus Ekonomi kali ini sangat krusial. Ketepatan data di lapangan akan berbanding lurus dengan kualitas efektivitas program pembangunan yang dirancang pemerintah di masa yang akan datang.
Berdasarkan pengamatan di lokasi, pelaksanaan apel siaga tersebut berjalan dengan tertib dan khidmat. Ratusan peserta yang terdiri atas jajaran fungsional BPS Provinsi Gorontalo, perwakilan BPS kabupaten/kota, serta para mitra kerja lapangan telah memadati area upacara sejak pagi hari.
Pencanangan ini juga diperkuat dengan pembacaan komitmen dukungan lintas sektoral dari jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang secara resmi disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Mohamad Trizal Entengo.
Melalui kesiapan matang ini, duet kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah menaruh harapan besar agar Sensus Ekonomi 2026 dapat memotret lanskap perekonomian Gorontalo secara komprehensif demi mendorong iklim investasi, memperluas lapangan kerja, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. (*)
