TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah memastikan seluruh program prioritas nasional dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai arahan Presiden.

Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, mengatakan setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami memandang bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," kata Akhrom kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Dalam pernyataannya, LPI menyoroti tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), LPI meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menelusuri secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," ujarnya.

Selain MBG, LPI juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit secara investigatif.

Menurut Akhrom, dugaan markup anggaran dan ketidakjelasan pembayaran kepada pihak ketiga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

"Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.

LPI juga menyoroti meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. 

Menurut Akhrom, pemerintah perlu mengevaluasi pola pelatihan tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan koperasi.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa. Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi yang handal," ucapnya.

Meski demikian, Akhrom menegaskan pihaknya tidak menolak program-program prioritas pemerintah.

Sebaliknya, organisasinya mendukung seluruh program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

"Kami bukan menolak. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, praktiknya harus profesional," tuturnya.

Karena itu, Akhrom mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," pungkasnya.