TRIBUNNEWS.COM - Di tengah statusnya sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar, Jakarta masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian peserta didik harus mencari alternatif ke sekolah swasta.
Di sisi lain, biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi kendala bagi banyak keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan risiko anak tidak dapat melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Menjawab tantangan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mengimplementasikan secara penuh Program Sekolah Swasta Gratis pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan yang berkualitas sekaligus memberikan alternatif bagi peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan seluruh anak Jakarta tetap memperoleh hak atas pendidikan tanpa terhalang persoalan ekonomi.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujar Pramono, Sabtu (26/4/2026).
Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kesempatan memperoleh pendidikan semakin terbuka, kesenjangan layanan pendidikan dapat diperkecil, dan kualitas sumber daya manusia Jakarta terus meningkat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui perluasan cakupan Program Sekolah Swasta Gratis pada 2026. Program ini memungkinkan sekolah swasta jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB menyelenggarakan pendidikan tanpa membebankan biaya personal kepada peserta didik karena didukung pendanaan dari Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan tersebut diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026.
Pada 2026, cakupan program diperluas menjadi 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan pendanaan selama Januari–Desember 2026, sedangkan 63 sekolah lainnya menjadi penerima baru dengan pendanaan mulai Juli hingga Desember 2026.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Program ini semakin memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Program diprioritaskan bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri sehingga mampu menjadi pilihan bagi peserta didik yang belum memperoleh kursi di sekolah negeri.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang menambah jumlah sekolah swasta penerima program seiring dukungan anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat.
Baca juga: Batasi Penggunaan Air Tanah, Upaya Jakarta Tahan Laju Penurunan Muka Tanah
Keseriusan Pemprov DKI Jakarta menjalankan Program Sekolah Swasta Gratis tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp253,6 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Melalui pendanaan tersebut, seluruh biaya personal peserta didik ditanggung pemerintah daerah, mulai dari uang pangkal, SPP, hingga kebutuhan buku pelajaran.
Gubernur Pramono menegaskan sekolah yang telah bergabung dalam Program Sekolah Swasta Gratis tidak diperbolehkan memungut biaya dalam bentuk apa pun dari peserta didik.
“Kalau sudah digratiskan, tidak menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas apabila masih ditemukan sekolah yang melakukan pungutan setelah menerima bantuan pendanaan dari pemerintah daerah.
“Kalau kemudian sudah digratiskan masih menarik fasilitas yang ada kepada siswa, kepada murid, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas untuk itu,” tegas Pramono.
Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta peserta didik yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan layanan pendidikan negeri, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan dapat dirasakan secara lebih merata.
Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bagian dari ekosistem kebijakan pendidikan yang dibangun Pemprov DKI Jakarta. Program tersebut melengkapi berbagai bantuan pendidikan yang telah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, hingga kebijakan Pemutihan Ijazah yang membantu lulusan memperoleh kembali dokumen pendidikan yang sempat tertahan akibat kendala administrasi.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun meningkatkan kualitas hidup hanya karena keterbatasan ekonomi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai pendidikan merupakan jalan panjang untuk memerdekakan manusia sebagaimana nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena persoalan biaya, administrasi, keterbatasan akses, maupun dampak bencana.
“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” pungkas Rano.
Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Jakarta yang unggul dan berdaya saing. Melalui perluasan Program Sekolah Swasta Gratis yang didukung berbagai kebijakan pendidikan lainnya, Pemprov DKI Jakarta menjadikan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan kota.
Dengan semakin luasnya kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang berkualitas, Jakarta optimistis dapat memperkuat modal manusia (human capital) sebagai salah satu fondasi menuju Top 50 Global City pada 2030, sekaligus menyiapkan generasi yang lebih unggul, inklusif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di era global.
Baca juga: Wujudkan Kota Global, Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak bagi Warga
