Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto mencerminkan amanat implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui pendekatan state-led growth yang mengintegrasikan industrialisasi, investasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi sebagai kerangka pembangunan nasional.

State-led growth adalah model ekonomi di mana pemerintah secara aktif mengarahkan pembangunan melalui intervensi langsung, investasi modal, dan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peneliti IPS Dr Indra Kusumawardhana dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan strategi tersebut tidak menempatkan industrialisasi, investasi, dan kedaulatan ekonomi sebagai pilihan yang saling bertentangan, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

"Arah ekonomi Presiden Prabowo bukan sekadar mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi membangun kapasitas ekonomi nasional sebagai amanat konstitusi. Tantangannya adalah memastikan intervensi negara benar-benar menghasilkan produktivitas, industrialisasi yang lebih dalam, dan daya tawar ekonomi yang lebih kuat," kata Indra.

Dalam kajiannya, IPS menyebut pendekatan state-led growth menempatkan negara sebagai pengarah pembangunan tanpa meninggalkan mekanisme pasar.

Model tersebut diwujudkan melalui penguatan hilirisasi, percepatan investasi, pembangunan industri nasional, serta pengelolaan sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, negara tetap menjaga disiplin fiskal, kepastian kebijakan, stabilitas makroekonomi, serta keterbukaan terhadap investasi dan teknologi global atau state-guided market (pasar yang dipandu negara).

IPS mencatat perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,61 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen.

Investasi juga tumbuh dengan realisasi mencapai Rp498,8 triliun, sementara investasi hilirisasi menyumbang Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional.

Meski demikian, IPS menilai kualitas pertumbuhan masih perlu diperkuat.

Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,04 persen dinilai menjadi sinyal positif, tetapi hilirisasi perlu didorong menuju industrial deepening melalui pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi, transfer teknologi, penguatan rantai pasok domestik, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

IPS menyimpulkan keberhasilan strategi ekonomi pemerintah akan ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan kedaulatan ekonomi.

Untuk itu, lembaga tersebut merekomendasikan agar investasi hilirisasi diarahkan menghasilkan dampak produktif yang nyata, belanja pemerintah semakin selektif dan berbasis produktivitas, serta strategi kedaulatan ekonomi tetap terbuka terhadap investasi dan teknologi global dengan menjaga kepentingan nasional.