TRIBUNLOMBOK.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi mengategorikan NTB sebagai salah satu wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan dari fenomena El Niño 2026, yang kini telah mencapai kategori kuat dengan peluang 98 persen.
Hal ini disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Rapat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa wilayah Nusa Tenggara termasuk NTB di dalamnya masuk dalam daftar kawasan yang berpotensi mengalami penurunan curah hujan signifikan pada periode Juli hingga Oktober 2026.
Bersama NTB, wilayah lain yang masuk kategori sama meliputi Jawa, Bali, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Baca juga: Kenapa Kemarau 2026 Lebih Kering dan Panjang? Ini Penjelasan BMKG dan Dampaknya bagi NTB
"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelas Faisal.
Ia menegaskan bahwa El Niño dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun ketika keduanya bertepatan seperti yang diproyeksikan terjadi di NTB pada paruh kedua 2026 efek kekeringan yang dihasilkan akan jauh lebih parah dibanding kemarau biasa.
El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan.
Bagi NTB yang sebagian besar perekonomian daerahnya bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata, dampak El Niño berpotensi terasa di berbagai lini.
BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hasil panen, hingga peningkatan potensi gagal panen (puso) akibat defisit air.
Selain sektor pertanian, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga meningkat signifikan di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
Dari sisi kesehatan, BMKG juga mewanti-wanti potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) maupun penyakit terkait paparan suhu panas ekstrem seperti heatstroke, seiring memburuknya kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan selama musim kemarau berkepanjangan.
Keterkaitan antara kekeringan akibat El Niño dengan stabilitas harga pangan di tingkat daerah berupa kemarau panjang yang diperparah El Niño berpotensi menekan produktivitas pertanian, yang pada gilirannya dapat memicu tekanan inflasi di tingkat lokal.
"Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga," ungkap Faisal.
Hal ini menjadi catatan penting mengingat NTB belakangan ini juga tengah menghadapi fluktuasi harga sejumlah bahan pokok, termasuk cabai dan kedelai, yang berpotensi semakin tertekan jika pasokan pertanian lokal terganggu akibat kekeringan.
Faisal turut menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air bagi daerah-daerah terdampak yang memiliki sejumlah bendungan strategis.
Ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang signifikan dan berpotensi memengaruhi pasokan air irigasi maupun produksi listrik tenaga air.
Untuk mengantisipasi hal ini, BMKG mendorong langkah-langkah adaptif seperti penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi di daerah yang berpotensi terdampak kekeringan parah.
Mengingat Indonesia terbagi dalam 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik berbeda-beda, Faisal mengimbau pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan mitigasi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal.
"Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan UPT BMKG di wilayah masing-masing," ujarnya.
(*)
