TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Government Technology (GovTech) secara nasional pada Oktober 2026 mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin. 

Menurutnya, transformasi digital pemerintahan merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Apa itu GovTech?

GovTech merupakan pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk memodernisasi sektor publik, menyederhanakan birokrasi, dan meningkatkan efisiensi. 

Konsep ini mengubah layanan pemerintahan yang rumit dan berbasis kertas menjadi infrastruktur digital terintegrasi yang berpusat pada kemudahan masyarakat.

Pemerintah sebelumnya menyatakan GovTech akan mengintegrasikan sekitar 27.000 aplikasi pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu ekosistem digital. 

Sistem tersebut juga akan didukung AI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat akurasi penyaluran berbagai program pemerintah.

Lompatan reformasi birokrasi

Nurul menilai kebijakan tersebut merupakan lompatan besar dalam reformasi birokrasi Indonesia yang selama bertahun-tahun masih menghadapi persoalan tumpang tindih data dan layanan publik yang berjalan sendiri-sendiri.

"Digitalisasi pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Saya mendukung penuh langkah Presiden Prabowo membangun GovTech nasional karena masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat," kata Nurul, Rabu (1/7/2026)..

Menurutnya, penerapan AI (kecerdasan buatan) di lingkungan pemerintahan dapat membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperbaiki perencanaan pembangunan, hingga memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

"AI mampu membantu pemerintah menganalisis data dalam jumlah sangat besar yang selama ini sulit dilakukan secara manual. Dampaknya bukan hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga kualitas pengambilan kebijakan menjadi lebih baik karena didukung data yang akurat," ujarnya.

Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa keberhasilan GovTech tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarlembaga, serta perlindungan keamanan siber.

Baca juga: Luhut Bandingkan GovTech Murah Ala Prabowo dengan Pengadaan Dana Triliunan Rupiah E-KTP Masa Lalu

"Kita tidak boleh hanya membangun sistem yang canggih, tetapi juga harus memastikan data masyarakat benar-benar aman. Kepercayaan publik menjadi fondasi utama transformasi digital. Karena itu penguatan keamanan siber dan tata kelola data harus berjalan beriringan," kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu.

Perubahan budaya kerja

Nurul juga menilai perubahan budaya kerja birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Aparatur sipil negara harus dibekali kompetensi digital agar mampu beradaptasi dengan sistem kerja baru yang lebih berbasis data.

"Transformasi digital pada akhirnya adalah transformasi manusia. Aparatur pemerintah harus terus meningkatkan literasi digital dan kemampuan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa SDM yang siap menggunakannya," ujar anggota DPR RI dari Dapil Jabar 1 ini.

Selain kesiapan aparatur, Nurul menilai pemerintah perlu memastikan masyarakat dapat beradaptasi dengan layanan digital secara bertahap. Menurutnya, edukasi publik harus menjadi bagian penting dalam implementasi GovTech agar tidak menimbulkan kesenjangan layanan.

"Pemerintah harus memastikan kelompok lanjut usia, masyarakat di daerah terpencil, maupun mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap mendapatkan akses pelayanan yang mudah. Jangan sampai transformasi digital justru menciptakan kesenjangan baru," jelasnya

Nurul mengatakan berbagai negara telah membuktikan bahwa GovTech mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila dibangun secara konsisten. Estonia misalnya dikenal sebagai pelopor pemerintahan digital dengan hampir seluruh layanan publik tersedia secara daring. 

Baca juga: Konglomerasi Filipina Ayala Corp ke Indonesia, Ini yang Disodorkan GovTech RI

Singapura mengembangkan Smart Nation yang mengintegrasikan layanan pemerintah melalui identitas digital. Korea Selatan memanfaatkan AI dalam administrasi publik, sementara Uni Emirat Arab telah mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

"Indonesia tentu tidak harus meniru sepenuhnya negara lain. Kita perlu membangun model GovTech yang sesuai dengan kebutuhan nasional, karakter masyarakat, serta kondisi geografis Indonesia. Yang terpenting adalah sistem ini benar-benar memudahkan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan," ungkapnya.

Ia optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pemerintahan digital karena didukung talenta teknologi yang semakin berkembang. Namun, keberhasilan implementasi tetap membutuhkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan regulasi yang adaptif.

"Saya berharap GovTech menjadi tonggak lahirnya birokrasi Indonesia yang modern, efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik berkelas dunia. Transformasi digital harus menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan daya saing bangsa sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Nurul.

Pemerintah menargetkan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan GovTech secara nasional pada Oktober 2026 setelah proyek percontohan di puluhan kabupaten dan kota selesai dievaluasi.

Sistem tersebut akan menjadi fondasi integrasi layanan pemerintahan berbasis AI yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.