TRIBUNSUMSEL.COM -- Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat kehormatan kepada tiga purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Penganugerahan ini dilaksanakan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 yang digelar di Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Pemberian pangkat penghargaan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 dan 38 TK Tahun 2026, serta Nomor 55 Polri Tahun 2026.
Dokumen resmi negara ini dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden, Wahyu Yudhayana, di hadapan para peserta upacara.
Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan pangkat kehormatan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas rekam jejak dan jasa luar biasa yang telah didedikasikan oleh ketiga tokoh tersebut demi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikut ketiga profil Purnawirawan Polri yang diberikan pangkat kehormatan oleh Prabowo.
Taufiequrachman Ruki dikenal sebagai salah satu figur penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Lahir di Rangkasbitung, Banten, pada 1946, Ruki mengawali kariernya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Berbekal pengalaman panjang di institusi kepolisian, ia kemudian dipercaya memimpin lembaga antikorupsi yang baru dibentuk pada awal era reformasi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karier kepolisian Ruki dimulai setelah lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) bagian Kepolisian.
Selama bertugas, ia menempati sejumlah posisi strategis, terutama yang berkaitan dengan fungsi reserse dan penyidikan.
Pada tahun 2003, pemerintah dan DPR memilih Ruki sebagai Ketua KPK pertama. Saat itu, lembaga tersebut masih berada pada tahap awal pembentukan sehingga berbagai sistem kerja, mekanisme penyidikan, hingga budaya organisasi harus dibangun dari nol
Setelah menyelesaikan masa jabatan pertamanya di KPK, Ruki tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi.
Pada 2015, Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK di tengah masa transisi kepemimpinan lembaga tersebut. Penunjukan itu menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah terhadap pengalaman dan integritas yang dimiliki Ruki.
Sidarto Danusubroto merupakan salah satu tokoh senior Indonesia yang memiliki perjalanan karier panjang di bidang kepolisian, politik, dan kenegaraan.
Sosok kelahiran 16 Juni 1936 di Surakarta ini mengawali pengabdiannya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelum kemudian dikenal luas sebagai ajudan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Kedekatannya dengan Bung Karno membuat Sidarto menjadi saksi berbagai peristiwa penting pada masa transisi politik Indonesia di era 1960-an.
Setelah berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, Sidarto tetap melanjutkan pengabdiannya di berbagai bidang. Meski tidak lagi aktif sebagai anggota Polri, ia tetap terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan kebangsaan.
Namanya kemudian kembali mencuat ketika bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Di partai berlambang banteng tersebut, Sidarto menjadi salah satu tokoh senior yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Taufiq Effendi merupakan tokoh nasional yang dikenal melalui kiprahnya di bidang birokrasi, reformasi administrasi negara, dan pelayanan publik.
Lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 Juni 1944, ia memiliki latar belakang sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia sebelum kemudian beralih ke dunia pemerintahan dan politik.
Perjalanan kariernya memperlihatkan perpaduan pengalaman sebagai aparat penegak hukum sekaligus pejabat tinggi negara.
Karier Taufiq Effendi bermula di institusi Polri setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian.
Memasuki era reformasi, Taufiq mulai lebih banyak berkiprah di bidang pemerintahan.
Namanya semakin dikenal ketika dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004–2009.
Dalam jabatan tersebut, ia memimpin berbagai agenda reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi organisasi pemerintahan, dan profesionalisme aparatur sipil negara.
Selepas tidak lagi menjabat sebagai menteri, Taufiq tetap berkontribusi melalui berbagai lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan, pendidikan kepemimpinan, dan pengembangan kebijakan publik.
Pengalaman lintas sektor yang dimilikinya membuat ia kerap diminta memberikan pandangan mengenai modernisasi birokrasi Indonesia.
Sematkan Pangkat Baru
Pantauan Tribunnews di lokasi, Presiden turun dari mimbar upacara untuk menyematkan langsung pangkat kehormatan tersebut kepada 3 purnawirawan TNI.
Presiden mencopot tanda pangkat yang lama dan menggantinya dengan yang baru.
Selain itu Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dianugerahkan kepada Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Sumatra Utara, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Jawa Timur, Divisi Hukum Polri, dan Pusat Keuangan Polri.
Selain itu, Prabowo juga menganugerahkan Bintang Bhayangkara Narariya kepada sejumlah anggota Polri.
Bintang Bhayangkara Narariya diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian.
Mereka yang dianugerahi Bintang Bhayangkara Narariya, di antaranya Kombes Pol Dr Prasetiyo Adhi Wibowo, S.I.K., M.H.(Widyaiswara Kepolisian Madya TK III Sespim Lemdiklat Polri), AKP Nengsi Marline Waromy (Kasiwas Polresta Manokwari Polda Papua Barat), dan Aiptu Wawan Setiyawan (BA 9 Subsi Protokol SI Yanma Satlat Brimob Korbrimob Polri).
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
