BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan memanggil manajemen PLN menyusul pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah.

Dewan melalui Komisi III menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (2/7/2026) siang.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman mengatakan, pemadaman bergilir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

“Ini sangat meresahkan masyarakat Kalimantan Selatan. Sangat disayangkan ketika PLN masih melakukan pemadaman begilir,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Alpiya mengaku hingga kini belum menerima penjelasan resmi dari PLN terkait penyebab pemadaman.

Baca juga: Penjelasan PLN Soal Pemadaman Listrik Bergilir di Kalsel: Demi Jaga Keandalan Sistem

Namun ia menegaskan, DPRD ingin memastikan gangguan tersebut bukan disebabkan persoalan pasokan batu bara.

“Jangan sampai gara-gara stok batu bara yang kurang ini yang jadi persoalan, karena kita melimpah. Kemudian kalau ada hal-hal teknis yang lainnya agar segera diperbaiki,” ucapnya.

Selain meminta penjelasan, Alpiya juga mendorong PLN memberikan kebijakan kepada pelanggan yang terdampak pemadaman.

“PLN harus bijaksana dalam hal ini. Paling tidak memberikan diskon kepada masyarakat yang mengalami pemadaman ini,” tegasnya.

Menurutnya, banyak warga mengadu ke DPRD karena mengalami kerugian akibat listrik yang padam berulang kali.

“Jangan sampai ini merugikan karena masyarakatlah yang paling dirugikan ketika pemadaman ini. Bahkan telat bayar saja masyarakat langsung dicopot. Tidak ada peringatan satu kali dua kali,” katanya.

Ia mengungkapkan, DPRD juga menerima informasi adanya rencana aksi unjuk rasa masyarakat di depan kantor PLN sebagai bentuk protes terhadap pemadaman bergilir tersebut.

“Pada prinsipnya kami meminta profesionalisme dari PLN agar permasalahan ini tidak berlanjut. Karena yang sangat terdampak itu adalah masyarakat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalsel dan PLN. Berdasarkan informasi yang diterima, pemadaman bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara.

“Pada intinya bukan soal kehabisan batu bara, tetapi ada trouble (masalah) di Kalimantan Tengah. Tapi satu dua hari ini sudah normal,” katanya.

Meski demikian, DPRD tetap akan memanggil PLN agar masyarakat memperoleh penjelasan secara utuh mengenai penyebab pemadaman listrik yang terjadi.

“Besok kami tetap akan minta keterangan PLN. Besok kami panggil supaya jelas untuk masyarakat. Nanti rapat dengan komisi terkait,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)