Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

“Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas para perencana agar mampu mengidentifikasi isu-isu gender dan menerapkan dalam setiap proses penyusunan program pembangunan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Anita Permata Sari di Jakarta, Kamis.

Pihaknya ingin setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mampu merumuskan program yang mendukung pencapaian target kinerja hingga tahun 2029 dengan berfokus pada isu-isu gender.

“Dengan begitu, setiap program yang disusun benar-benar tepat sasaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," kata dia.

Menurut Anita, implementasi perencanaan responsif gender dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, mulai dari penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik hingga penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.

Salah satunya adalah penyediaan jalur prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan gender bertujuan menghapus berbagai hambatan, seperti marginalisasi, stereotip, diskriminasi, hingga beban ganda yang dapat menghambat terwujudnya kesetaraan.

“Kami ingin hasil pembangunan di Jakarta Utara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas," kata Anita.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jakarta Utara, Andhika Ajie menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam upaya menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Menurutnya, bimtek ini juga menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pemahaman para perencana, terutama setelah adanya rotasi jabatan sehingga dapat langsung diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

"Perencanaan yang responsif gender bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang kesejahteraan rakyat, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bidang teknis lainnya," jelasnya.

Melalui kegiatan itu, tambah Andhika, diharapkan seluruh UKPD mampu menyusun program yang semakin tajam, inklusif, dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat Jakarta Utara.