TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan secara resmi implementasi biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 mendatang. 

Rencana peresmian kebijakan pencampuran solar dengan minyak sawit tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Peluncuran ini merupakan tindak lanjut operasional setelah aturan B50 mulai diterapkan secara nasional sejak awal bulan ini. 

"Ini info kepada kawan-kawan media, adapun peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada satu dua pekan ke depan ya. Kalau tidak salah rencananya tanggal 9 (Juli). Nanti bisa dikonfirmasi ulang," ucap Qodari.

Qodari mengatakan penerapan bahan bakar nabati ini dipastikan telah memiliki landasan hukum yang kuat dan siap dieksekusi secara masif. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil yang masih dominan.

"Sejalan dengan upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pemerintah mulai 1 Juli 2026 ini memberlakukan implementasi biodiesel B50. Yakni campuran bahan bakar minyak jenis solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen," jelasnya.

Ia mengatakan aturan mengenai kewajiban pemanfaatan kelapa sawit dalam skala besar ini sebelumnya telah diteken pada pertengahan bulan lalu.

"Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50lam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 di Jakarta," papar Qodari.

Dijelaskan Qodari, peresmian B50 tersebut menjadi krusial dari strategi jangka panjang negara. Pemerintah tengah gencar merombak postur energi nasional agar lebih tangguh dan ramah lingkungan.

"Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, dan mencapai target Net Zero Emission sesuai kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah terus berupaya menggenjot transisi energi di berbagai lini. Hingga akhir Mei 2026, realisasi bauran pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN telah menyentuh 13,8 persen, angka tersebut berhasil melampaui target APBN 2026 yang dipatok sebesar 13,57 persen.