SURYA.co.id, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memastikan Program Sekolah Rakyat tetap dimulai sesuai jadwal pada 14 Juli 2026 meski guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) belum seluruhnya siap bertugas.
Agar pembelajaran angkatan pertama tidak tertunda, Pemkab Jombang mengambil langkah darurat dengan menyiapkan guru dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer sebagai pengajar sementara hingga tenaga pendidik dari pemerintah pusat mulai ditempatkan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Purwanto, mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku selama masa transisi.
"Guru ASN maupun honorer akan kami tugaskan sementara selama kurang lebih empat bulan. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Cabang Dinas Pendidikan Jombang sedang mempersiapkan kebutuhan tersebut," ucapnya kepada SURYA.co.id, Kamis (2/7/2026).
Menurut Purwanto, setelah Kemensos menempatkan guru dan tenaga kependidikan secara penuh, seluruh guru yang ditugaskan Pemkab akan kembali ke sekolah maupun instansi asal.
Ia menjelaskan, penugasan guru akan disesuaikan dengan kebutuhan melalui koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut menjadi solusi agar proses belajar mengajar perdana Sekolah Rakyat tidak mengalami penundaan.
Selain memastikan ketersediaan tenaga pendidik, Pemkab Jombang juga mempercepat seluruh tahapan persiapan melalui Tim Transisi Sekolah Rakyat yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati.
"Tim tersebut beranggotakan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Jombang serta instansi vertikal," ujarnya.
Tim transisi bertugas mengawal seluruh proses persiapan, mulai dari penyusunan rencana kerja, fasilitasi penyediaan lahan dan administrasi pembangunan gedung permanen, hingga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, jaringan listrik, dan drainase.
Tim itu juga bertanggung jawab memperbarui data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Berbagai layanan pemerintah juga akan diintegrasikan, mulai dari layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial hingga administrasi kependudukan, guna mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat secara menyeluruh," pungkasnya.
Sementara itu, di tengah berbagai persiapan tersebut, kuota peserta didik Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Tahun Ajaran 2026/2027 telah terpenuhi.
Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dipastikan akan mengikuti pendidikan gratis melalui program tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Dheny Widiyastiti, mengatakan proses seleksi dan pendataan calon peserta didik telah selesai.
"Setiap jenjang, baik SD, SMP, maupun SMA, sudah terpenuhi masing-masing 90 siswa," ucapnya kepada SURYA.co.id, Sabtu (27/6/2026).
Selain memenuhi kuota utama, pemerintah juga menyiapkan kuota cadangan sebesar 10 persen atau sembilan siswa di setiap jenjang untuk mengantisipasi perubahan data peserta.
Menurut Dheny, terpenuhinya kuota merupakan hasil kerja sama lintas instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Tim gabungan melakukan verifikasi langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah-rumah calon peserta didik, termasuk di wilayah pelosok," ujarnya melanjutkan.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, anak putus sekolah, berisiko putus sekolah, maupun anak terlantar benar-benar terjangkau program.
Langkah tersebut sekaligus melengkapi kuota yang sebelumnya masih kurang, terutama pada jenjang sekolah dasar.
