TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Anggota Komisi XII DPR Sigit Karyawan Yunianto mempertanyakan pernyataan PT PLN (Persero) yang menyebut pemadaman bergilir sudah tidak lagi terjadi sejak 21 Juni 2026.
Ia menegaskan, masyarakat di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, masih menghadapi gangguan listrik yang berlangsung secara bergantian.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama PT PLN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026), Sigit menilai, kondisi di lapangan belum sesuai dengan klaim yang disampaikan perusahaan pelat merah tersebut.
"Kalau dikatakan sejak 21 Juni 2026 sudah tidak ada pemadaman bergilir, mungkin benar," ujarnya dikutip dari Antara Kalteng, Kamis. "Tetapi, realitas di lapangan, khususnya di Kalimantan, sekarang yang terjadi adalah menyalanya bergilir," sambungnya.
Istilah Berubah, Gangguan Masih Terjadi Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan istilah "pemadaman bergilir" memang tidak lagi digunakan.
Meski begitu, masyarakat masih mengalami kondisi yang disebutnya sebagai "menyala bergilir" karena aliran listrik kerap padam dan kembali menyala secara bergantian.
Sigit meminta PLN tidak hanya berfokus pada kondisi kelistrikan di Pulau Jawa dan Sumatera. PLN diminta memberi perhatian terhadap wilayah lain yang hingga kini masih mengalami kendala pasokan listrik, termasuk Kalimantan.
Sigit juga meminta PLN menyampaikan informasi secara terbuka apabila gangguan pasokan listrik dipicu oleh masalah pada pembangkit.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pembangkit mana yang mengalami kendala, lokasi terjadinya gangguan, serta langkah yang sedang ditempuh untuk mempercepat pemulihan.
Di sisi lain, ia mendorong PLN memaparkan kondisi sistem kelistrikan nasional secara transparan. Hal itu mencakup besaran daya mampu yang hilang akibat gangguan, cadangan operasi yang tersedia, hingga stok batu bara yang digunakan pembangkit sesuai spesifikasi.
Sigit juga menyoroti isu yang berkembang mengenai berkurangnya pasokan batu bara ke pembangkit listrik.
Ia meminta PLN memberikan penjelasan terbuka agar informasi yang beredar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hal lain yang disorot adalah target waktu normalisasi pasokan listrik secara nasional.
"Kondisi sebenarnya harus disampaikan kepada publik agar masyarakat memahami sumber persoalan yang terjadi, apakah berasal dari pembangkit, pasokan energi, atau faktor lainnya," imbuh Sigit.
Sigit menegaskan bahwa upaya pemulihan tidak seharusnya hanya difokuskan pada Pulau Jawa dan Sumatera karena sejumlah wilayah di Kalimantan masih merasakan gangguan listrik.
Selain itu, persoalan kelistrikan bukan hanya berkaitan dengan mesin pembangkit, tetapi juga menyangkut pasokan bahan bakar, jaringan transmisi, pemeliharaan, kontrak kerja sama, hingga kondisi arus kas perusahaan.
"Kami ingin mengetahui kondisi riil yang dihadapi PLN agar akar persoalan dapat dipahami bersama dan solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran," pungkas Sigit.
