Kami memberikan kesempatan kepada Pertamina Patra Niaga untuk melakukan alih alokasi BBM
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Ombudsman RI berkolaborasi menjaga kelancaran distribusi BBM di wilayah Jawa Timur.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kondisi pasokan dan distribusi BBM di Jatim dipastikan kembali normal dan lancar.
Wahyudi bersama Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona melakukan pengawasan dan pemantauan di sejumlah wilayah di Jatim pada Kamis (2/7/2026).
Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo dikunjungi untuk memastikan akses masyarakat terhadap energi tetap terjaga dan aktivitas ekonomi berjalan lancar.
Dalam pemantauan, dilakukan juga uji kualitas dan kuantitas BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat. Pemeriksaan mencakup mutu dan volume BBM yang keluar dari nozzle di SPBU.
Hasil yang didapatkan, ukuran dan kualitas BBM telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Alhamdulillah mulai dari densitas, kemudian alat ukur, dan kandungan air (pada BBM), semua tidak ada yang terjadi melebihi dari ketentuan. Semuanya aman, apalagi kandungan air BBM, bersih (tidak ada kandungan air), tidak ada campuran apapun," ujar Wahyudi saat berada di SPBU Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jatim.
Selain kualitas, BPH Migas juga memantau kondisi stok BBM selama periode tingginya aktivitas masyarakat. Di sejumlah wilayah, konsumsi BBM mengalami peningkatan terutama pada Biosolar dan Pertalite.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut dapat diantisipasi sehingga distribusi tetap berjalan lancar.
"Distribusi BBM saat libur sekolah dan long weekend (libur panjang) ini terjadi kenaikan untuk Pertalite sekitar 14-25 persen bergantung pada letak jalur lintasan SPBU. Dan untuk Bio Solar naik antara 20-25 persen. Alhamdulillah, semua ter-cover dan tidak ada masalah," ungkapnya.
Wahyudi menjelaskan titik kepadatan kendaraan terpantau di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Tambak Osowilangun Surabaya, Kebomas Gresik, serta Rest Area Km 26 Tol Surabaya arah Malang hingga koridor Pasuruan-Probolinggo-Banyuwangi dan Bali atau Nusa Tenggara Barat.
BPH Migas pun mendorong penerapan skema reguler, alternative, and emergency (RAE) terus dilakukan.
Pertamina juga mengerahkan 226 mobil tangki dan 15 mobil tangki spot charter dengan realisasi distribusi mencapai 11.350 kiloliter per trip.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, lanjut Wahyudi, tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi.
Kepadatan yang sempat terjadi, murni disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang menggunakan angkutan darat, seperti logistik.
Di samping itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, BPH Migas terus memfasilitasi pelaksanaan alih alokasi BBM solar antarwilayah guna menjaga kecukupan pasokan di wilayah dengan permintaan tinggi.
"Kami memberikan kesempatan kepada Pertamina Patra Niaga untuk melakukan alih alokasi BBM, untuk memperlancar jalannya distribusi BBM kepada masyarakat. Ini merupakan dukungan pemerintah untuk mengurai potensi antrean yang ada di jalur poros (padat lalu lintas logistik) tersebut," terangnya.
Di sisi lain, Wahyudi juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
"Gunakan BBM secukupnya serta membeli BBM secara bijak dan wajar sesuai kebutuhan," tegasnya.
Sementara, Rahmadi juga menilai berdasarkan hasil pengawasan langsung di Surabaya dan Sidoarjo, kondisi distribusi BBM di Jawa Timur saat ini sudah kembali kondusif.
"Alhamdulillah, kita bisa bergabung dengan BPH Migas membuat pengawasan bersama terkait dengan distribusi BBM di Jawa Timur. Kami melihat secara langsung proses (penyaluran BBM) dari awal hingga akhir. Dan, seperti kita ketahui bersama beberapa minggu lalu terjadi kelangkaan BBM dan hari ini semua bisa berjalan kembali normal," ucapnya.
Rahmadi berharap koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dapat terus diperkuat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, sehingga masyarakat bisa tenang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dalam pemantauan ini, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar, Region Manager Retail Sales PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Daniel, dan perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Kementerian ESDM.
