Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy
TRIBUNBEKASI.COM- Universitas Indonesia (UI) memberikan penjelasan setelah unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi UI mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) viral di media sosial.
Unggahan tersebut sempat menyebut orientasi homoseksual dan heteroseksual sama-sama merupakan bagian normal dari keberagaman seksualitas manusia.
BEM Psikologi UI juga mengutip laporan American Psychological Association (2008) yang menyatakan tidak ada riset yang mendukung pandangan bahwa homoseksualitas merupakan gangguan mental atau bentuk penyimpangan.
Namun, unggahan itu kemudian dihapus setelah menuai polemik di dunia maya.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan konten tersebut merupakan produk internal organisasi mahasiswa dan tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia.
Menurutnya, materi kajian menggunakan rujukan literatur ilmu psikologi yang berada dalam ranah akademik.
"Rujukan akademik atas literatur keilmuan berbeda secara mendasar dari kampanye atau penyebaran gaya hidup," kata Erwin, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan bahwa Universitas Indonesia tidak menyelenggarakan, tidak memfasilitasi, dan tidak mendukung kampanye penyebaran gaya hidup apa pun.
Erwin mengatakan UI sebagai perguruan tinggi negeri tetap berkomitmen pada Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ia juga menjelaskan inti kajian yang dibuat organisasi mahasiswa tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan persekusi di lingkungan kampus.
Ke depan, rektorat akan memperkuat koordinasi internal, khususnya dalam pengawasan materi komunikasi publik yang menggunakan identitas kelembagaan universitas.
UI juga menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh sivitas akademika.
"Universitas Indonesia menjamin lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan, intimidasi, dan penyebaran data pribadi tanpa izin (doxxing) terhadap seluruh warganya," pungkas Erwin.
